by

Komisi I: Jangan Dulu Bayar Lahan Asrama Haji

Komisi I DPRD Provinsi Maluku mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar jangan dulu terburu-buru membayar lahan untuk perluasan arsama haji, untuk dijadikans sebagai Embarkasi Haji Antara (EHA).

Peringatan itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, mengingat masih adanya masalah sengketa lahan yang akan dijadikan asrama haji, antara keluarga Tentua dan Asel.

Meskipun sebelumnya pihak Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Maluku telah melakukan pembelian atau pelepasan hak dari keluarga Tentua, bukan dari keluarga Asel. Namun secara hukum keduanya juga memiliki putusan yang sama dalam Peninjauan Kembali (PK). Sehingga keduanya memiliki keyakinan yang sama atas lahan seluas kurang lebih 5 hektar itu.

“Orang bisa saling mengklaim. Tapi saat Kemenag awal membeli tanah itu dari keluarga Tentua, bukan keluarga Asel. Jadi itu yang dipakai pertama. Namun masing-masing punya putusan PK ada, itu berarti semua orang punya keyakinan terhadap status tanah itu. Sehingga mereka (Kemenag-red) yakin dengan pertama, untuk membangun asrama haji,” ucap Anggota Komisi I, Benhur Watubun, pada awak media, Senin(8/2).

Ia mencotohkan, kasus pembebasan lahan RSUD dr Haulussy Ambon antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan keluarga Buke Tisera selaku ahli waris. Sesuai putusan PK, dimenangkan oleh keluarga Buke Tisera.

Namun dalam isi putusan PK itu tidak ada yang menyalahkan Pemerintah Provinsi Maluku. Bahkan di dalam isi putusan itu juga tidak pernah memerintahkan Pemprov Maluku untuk melakukan pembayaran ganti rugi.

Namun anehnya, Pemprov Maluku yang saat itu dibawa kepemimpinan Gubernur Said Assagaff melakukan pembayaran. Sehingga ini yang harus diusut.

“Maka itu, saya telah mengwanti-wanti pemerintah yang saat ini, jangan bayar dulu. Tapi harus teliti secara baik dulu putusannya sebelum membayar, karena ada bukti baru lagi tentang bukti yang diajukan Tisera dan suratnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun surat yang diajukan itu semuanya palsu, yang mana surat pelepesan hak disitu bilang hari Jumat, padahal kalau diliat dikalender dan arsip negara dibilang hari Selasa. Sehingga dianggap sudah tipu,” ujarnya.

Sama halnya yang terjadi pada persoalan lahan 5 hektar yang rencananya akan dibayar Pemprov Maluku untuk perluasan asrama haji untuk dijadikan sebagai EHA. Pemprov Maluku juga harus berhati-hati sebelum membayar.

“Prinsipnya, kami sangat mendukung Kemenag mau dijadikan asrama haji sebagai EHA dengan berbagai proses pembangunan. tapi urusan pembebasan lahan menjadi urusan Pemda Maluku, namun setelah kita rapat koordinasi, Pemda Maluku ternyata mereka masih memperoleh klaim kepemilikan dari dua pihak antara keluarga Tentua yang awalnya telah berproses pelepasan dengan Kemenag dan keluarga Idris Asel. Bahkan keduanya juga memiliki putsan PK yang sama, setelah ada putusan dari MA,” pungkas Benhur.(RHM)

Comment