by

Komisi I Mediasi Sengketa Lahan Warga Tawiri dengan Lanud Pattimura

beritakotaambon.com – Komisi I DPRD Maluku menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku maupun Kota Ambon bersama warga Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Selasa (12/10).

Rapat dengan pendapat itu digelar dalam rangka upaya mediasi sengketa lahan antara warga Tawiri dengan pihak Lanud Pattimura.

Di hari yang sama pula, Komisi I juga menggelar rapat dengan pendapat lanud Pattimura.

“Untuk rapat dengar pendapat ini, kami lakukan secara terpisah. Rapat pertama menghadirkan pihak BPN, warga bersama Saniri Negeri Tawiri. Untuk pertemuan dengan TNI-AU, dilakukan pada waktu berbeda,” terang Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra.

Baca juga: Capaian Vaksinasi di Ambon 74,9 Persen

Pada sesi pertama, Komisi I mendengarkan penjelasan Kepala BPN Kota Ambon, Lucky Souhuwat, yang menjelaskan kronologis sengketa lahan antara Lanud Pattimura dengan warga Tawiri, hingga diterbitkannya sertifikat hak pakai nomor 06 tahun 2010.

Lucky mengaku, persoalan sengketa lahan itu berawal dari penertiban aset oleh TNI-AU. “Dari pengakuan masyarakat yang kita tanyai sendiri, dan diduga ada hak-hak warga yang masuk dalam sertifikat hak pakai nomor 06, sehingga mereka merasa keberatan,” ujar Lucky.

Kondisi sistem peta dan lokasi hak pakai 06 itu memang ada permasalahan, sesuai yang disampaikan Lanud Pattimura, yaitu, adanya pendudukan tanah oleh masyarakat atas lahan mereka sesuai sertifikat hak pakai nomor 06 tahun 2010.

Baca juga:
DPRD Akan Mediasi Sengketa Lahan Tawiri

“Untuk memastikan letak posisi sesuai surat ukur dalam sertifikat, maka BPN mengusulkan adanya peninjauan kembali, dalam hal ini terkait permohonan pengembalian batas terhadap hak pakai 06,” ungkap Lucky.

Sementara warga Tawiri, Ari Latutlola, mengatakan, sertifikat hak pakai nomor 06 tahun 2010 merupakan sertifikat bodong.

“Lahan Negeri Tawiri adalah tanah adat dan ada bukti pendukung, termasuk adanya perjanjian batas tanah antara Negeri Hatu dengan Negeri Hative Besar serta Negeri Tawiri pada 1923,” ujarnya.

Baca juga: Harap Pembangunan 200 Lapak Tuntas Oktober Ini

Untuk itu, warga Tawiri meminta kepada pihak lanud Pattimura melalui Komisi I DPRD Provinsi Maluku, agar tidak lagi melakukan intimidasi terhadap masyarakat. (RHM)

Comment