by

Komisi I Perjuangkan Penambahan Kuota CPNS

Ambon, BKA- Pada agenda penyampaian aspirasi kepada pemerintah, Komisi I DPRD Provinsi Maluku juga menyambangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Kunjungan ke Kemenpan RB tersebut dilakukan untuk memperjuangkan penambahan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Provinsi Maluku pada 2021 ini.

Bukan hanya CPNS, permintaan yang sama juga Komisi I DPRD Maluku untuk kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan tenaga honorer.

Pada kunjungan itu, Komisi I DPRD Provinsi Maluku ditemui oleh Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Katmoko Ari, Selasa (6/4).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra, mengungkapkan, ada banyak hal yang menjadi aspirasi masyarakat Maluku yang harus mereka sampaikan. Diantaranya, kuota CPNS, P3K dan tenaga honorer, yang dinilai belum mencukupi kebutuhan.

Memang akuinya, secara birokrasi hal itu juga telah disampaikan masing-masing Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tersebar 11 kabupaten/kota. Tapi DPRD Maluku tetap kembali menyarakannya, agar bisa menjadi perhartian Kemenpan RB.

Khusus kuota CPNS, kata Rumra, harus ada perhatian khusus dari Kemenpan RB. Karena di tahun 2020 lalu, kuota Provinsi Maluku hanya sebanyak 155 orang, belum termasuk 11 kabupaten/kota lainnya.

“Kita memang dari total itu hanya 100 yang terakomodir, sementara banyak ASN yang pensiun. Sehingga kuotanya tidak mencukupi,”terangnya.

Rumra berharap, lewat pertemuan dengan Kemenpan RB, bisa menjadi perhatian. Sebab kuota kekurangannya juga telah disampaikan BKD secara langsung, dengan harapan bisa menjadi perhatian agar kedepannya kuota CPNS, P3K dan honorer bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebab jika hal itu tidak dilakukan, kata Rumra, akan menyebabkan tingkat pengangguran yang cukup besar di Maluku.

Selain itu, lanjutnya, ada regulasi atau kebijakan baru yang mengakibatkan seluruh kepala daerah di Maluku merumahkan semua tenaga honorernya. Padahal masa bakti mereka sudah cukup lama.

Terkait dengan formasi P3K, Ketua Komisi I DPRD Maluku itu berharap usulan kuota Maluku sekitar 2.924 orang, dapat diakomodir Kemenpan RB.

Menanggapai hal tersebut, Katmoko menjelaskan, memang betul kalau selama ini masing-masing BKD, termasuk Maluku dan kabupaten/kota, sudah mengajukan pengusulan kuota CPNS maupun yang lainnya. Namun hal itu harus sesuai dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja yang dibutuhkan.

“Karena sebenarnya, yang diusulkan harus sesuai dengan kebutuhan. Bukan sebaliknya, menjadi keinginan saja yang diusulkan,” jelasnya.

Dikatakan, semua pengusulan tersebut tidak serta merta langsung diterima. Tapi harus menunggu beberapa tahun lagi, setelah itu baru dirincikan sesuai skala prioritas kebutuhan.

Namun yang menjadi skala prioritas kebutuhan sekarang ini, ungkap Katmoko, hanya pada tenaga guru dan kesehatan maupun jabatan teknis, tapi bukan sifatnya adiminstratif. Melainkan jabatan teknis yang bisa mendukung arah pembangunan nasional maupun daerah.

Khusus tahun ini, terang Katmoko, semua usulan dari Maluku, khusus guru P3K dapat diterima. Karena ada dasarnya, sesuai data Dapodik sejak tahun 2019 lalu. Sehingga telah menjadi kebutuhan dasar untuk dijadikan sebagai skala prioritas kebutuhan.

“Ya muda-mudahan kuota guru kali ini, Maluku akan mendapat kuota yang cukup besar. Dan konsepnya ini, bukan pengangkatan guru honorer, karena sekarang ini tidak ada lagi anggaran langsung. Sesuai dengan UU ASN, yang ada hanya seleksi untuk P3K,” pungkasnya.(RHM)

Comment