by

Komisi I Sepakati Anggaran Penunjang Pilkada

Ambon, BKA- Komisi I DPRD Maluku menyetujui, anggaran KPU sebagai penunjang Pilkada di empat kabupaten di Maluku sebesar Rp 1.740.800.000.

Persetujuan itu diberikan pada rapat bersama antara Komisi I DPRD Maluku dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku, serta Kepala Badan Pendapapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku (BPKAD), Senin (24/8).

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, mengatakan, menyangkut anggaran Pilkada di empat kabupaten sudah dibahas cukup lama. Dan telah disepakati anggarannya.

“Anggaran Pilkada ini sudah dibahas cukup lama, mulai dari perubahan APBD 2019, kemudian masuk dalam batang tubuh APBD 2020. Serta ada pertemuan-pertemuan lainnya. Dan tadi sudah disepakati, untuk anggaran KPU sebagai penunjang Pilkada di empat Kabupaten sebesar Rp 1.740.800.000, dan tinggal catatan rincian 500 juta untuk gugatan terkait dengan persoalan sengketa hasil Pilkada,” jelas Rumra.

Terkait persetujuan itu, Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, menegaskan, pengunaan anggaran penunjang itu akan dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan tertanggungjawab.

“Untuk pengelolaan anggaran, prinsip kerja kita adalah transparan. Karena ini sudah ada pada asas kita,” terangnya.

Untuk itu, dia mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPRD Maluku. “Ini merupakan jalan panjang yang kita lakukan. Dan tanggung jawab Pilkada bukan semata-mata ada pada KPU saja sebagai penyelenggara, tetapi pemangku kepentingan lainnya baik itu DPRD, pemerintah untuk sama-sama bisa menyuksesksn pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 ini,” tandas dia.

Kepala Badan Pendapapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, Zulkifly Anwar, menambahkan, untuk anggaran penunjang Pilkada sudah difinalkan pada angka kurang lebih Rp 1.740.800.000.

“Untuk seluruh tahapan yang mereka usulkan, dan segera kita tindaklanjuti dengan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dan fakta integritas. Sesudah itu, kita langsung mencairkan seluruh dana tahapan, dan nantinya untuk masalah tahapan advokasi hukum, itu nanti diakhir karena baru dilaksanakan 9 Desember, tidak mungkin dua hari kemudian sudah ada klaim mengklaim,” jelas Anwar.

Dikatakan, semuanya akan dicairkan, tinggal nantinya KPU menindaklanjutinya ke DIPA APBN, dan menggunakannya serta pertanggungjawabannya setelah selesai seluruh pentahapan pelaksanaan Pilkada di empat kabupaten.

“Jadi tidak ditentukan kapan, undang-undang mengatakan setelah selesai seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada, baru disampaikan pertanggungjawaban ke Pemerintah Provinsi Maluku. Kalau ada dana sisa, maka itu harus dikembalikan dan disetor ke rekening kas daerah Provinsi Maluku. Jadi saya kira tidak masalah lagi,” tutupnya.(RHM)

Comment