by

Komisi III Agendakan RDP Kondisi Dermaga di MBD

Ambon, BKA- Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), guna membahas kondisi kerusakan pada sejumlah dermaga atau pelabuhan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), pada pekan ini.

RDP tersebut akan melibatkan sejumlah mitra terkait dan telah diundang, seperti, Kadis Perhubungan Provinsi Maluku, Kadis Perhubungan Kabupaten MBD, dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat XXIII Maluku.

“Nanti agendanya, kita akan coba melihat berbagai persoalan, disamping itu melihat surat dari Pemerintah Daerah (Pemda) MBD terkait dengan dermaga yang baru dibangun, ternyata sudah ambruk. Jadi kita harapkan, dalam mingu-mingu besok (pekan ini), kita sudah bisa agendakan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa, via seluler, Minggu (14/2).

Pelibatan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku pada RDP tersebut, katanya, karena dermaga tersebut dibangun menggunakan APBN, lewat Kementerian Perhububungan (Kemenhub) RI. Sehingga Komisi III terkait peran mereka pada proyek dermaga di Kabupaten MBD itu.

Memang belum diketahui pasti, pelabuhan penyeberangan di MBD mana yang nantinya akan dibahas. Namun berdasarkan surat DPRD Maluku kepada Kadis Perhubungan MBD, yang telah ditandatangani Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury pada 12 Februari lalu, itu berdasarkan laporan masyarakat.

Namun kuat dugaan, pembangunan pelabuhan penyeberangan Kapal Feri di Tiakur yang menjadi subtansi RDP Komisi III dengan pihak terkait.

Sebelumnya diinformasikan, masyarakat di Tiakur, tepatnya di Dusun Toinaman, Desa Wakarleli, telah memasang papan pengumuman di lokasi pembangunan pelabuhan Feri di Tiakur.

Papan pengumuman tersebut bertuliskan “tanah ini, tanah ulayat, tanah adat, tanah Dati Negeri Toinaman pemilik sembilan mata rumah Toinaman, sesuai UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960”.

Tak hanya itu, warga Toinaman juga melakukan sasi adat di lokasi pembangunan pelabuhan penyeberangan feri tersebut, karena Pemerintah Kabupaten MBD belum melakukan ganti rugi lahan kepada pemilik.(RHM)

Comment