by

Komisi III Diingatkan Soal Proyek SMI Bermasalah

Setelah sebelumnya disampaikan Alimudin Kolatlena selaku anggota DPRD Maluku Fraksi Gerindra, kini giliran Amir Rumra dari Fraksi PKS yang kembali ingatkan Komisi III DPRD Maluku terkait proyek trotoar di Ambon yang banyak menalan korban. Proyek tersebut dikerjakan lewat dana pinjaman PT SMI.

“Jadi kenapa tadi saya ingatkan, karena itu kita sudah memahami masing-masing komisi. Dan itu (proyek trotoar) domainnya Komisi III,” tandas Rumra, dalam rapat paripurna LKPJ di ruang paripurna DPRD Maluku, Karpan Ambon, Kamis (3/6).

Didalan LKPJ Gubernur, lanjut Rumra, juga dibahas soal sejumlah proyek SMI yang bermasalah. Dan sebagai wakil rakyat, Rumra juga sangat respon terhadap berbagai persoalan yang muncul atas keluhan masyarakat terhadap proyek SMI.

“Kadang menjadi lelucon lewat pembuatan video, baik lewat media maupun media sosial (medsos). Dan itu selalu diingatkan. Sehingga sebagai anggota DPRD, kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan itu,” tuturnya.

Dikatakan, dalam rapat paripurna LKPJ itu, Komisi III diingatkan untuk segera mengundang Kadis PUPR Maluku, untuk pertanyakan persoalan teknis. Karena itu sudah menjadi implementasi pembangunan.
“Jujur saja kalau kita menyeberang sedikit saja, kita tahu kalau tegel trotoarnya sangat licin. Dan itu sangat mengganggu publik. Dan Ambon sebagai Ibukota Provinsi, apa lagi ini sudah ada banyak korban warga yang terjatuh akibat trotoar SMI. Sehingga sebagai DPRD jangan berdiam diri seperti itu. Ini bentuk pertanggung jawab publik kepada kita yang ada di DPRD,” cetusnya.
Bila perlu, sambung Rumra, jika memang harus diganti tegel trotoar yang saat ini sudah dibangun, malah lebih baik. Sehingga ini perlu dibicarakan Komisi III dengan dinas terkait serta pihak kontraktor.
Dikatakan, dalam LKPJ Gubernur Maluku, puluhan poin rekomendasi yang disampaikan Tim Pansus LKPJ, banyak menyangkut soal proyek SMI. Karena itu terkait dengan pendapatan yang dimasukan dalam APBD tahun 2020.

“SMI bagian dari pendapatan yang dimasukan dalam APBD dan pada akhir tahun yang terjadi realisasinya hanya 25 persen dan kurang lebih 75 persen belum selesai. Betul, saya selalu tekankan kalau kita memahami sungguh proses pembahasan ini.

Dalam pembahasan LKPJ, saya sangat tegas menyampaikan terkait dengan SMI, karena ini bagian dari apa yang disampaikan ke pak Gubernur. Mungkin aparatur pembantunnya hanya menyampaikan informasi ke pak Gubernur salah, sehingga menyebabkan terjadi proses seperti itu. Karena bicara 700 miliar, tingkat korelasinya bicara soal tingkat kemiskinan yang ada di Maluku,” pungkas Rumra. (RHM)

Comment