by

Komisi III Diminta Tegas, Proyek SMI Tinggalkan Banyak Masalah

Sebagai fungsi kontrol dan pengawasan infrastruktur, Komisi III DPRD Maluku harus lebih tegas. Khususnya terkait proyek yang didanai pinjaman SMI, yang dinilai meninggalkan masalah.

Hal tersebut disampaikan salah satu anggota DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena. Walau memang, katanya, proses peminjaman maupun penggunaan dana pinjaman SMI tidak melalui pembahasan di legislatif. Namun sebagai mitra, DPRD sering mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terkait sejumlah proyek yang menggunakan dana SMI.

Menurutnya, sejak proyel SMI berjalan, sejak awal sudah dipolimikkan. Misalnya mengenai pembagian atau distribusi per wilayah, per gugus pulau, per kabupaten, sudah terlihat banya ketimpangan.

Dari hasil pekerjaannya pun, kata Kolatlena, banyak meninggalkan masalah di lapangan. Contohnya, pekerjaan drainase yang diatasnya terdapat trotoar di Kota Ambon. Sampai saat ini, banyak komplain masyarakat, karena trotoal menjadi licin.

“Bukan hanya itu, banyak pekerjaan yang tersebar di Maluku juga meninggalkan banyak masalah. Ada yang pekerjaannya belum selesai, tapi sudah terancam ambruk. Dan sampai hari ini juga, banyak sekali proyek-proyek dari dana SMI yang tidak dikerjakan dengan maksimal,” terangnya.

Sebagai representatif dari masyarakat SBT, Kolatlena mengaku, mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan pekerjaan talud penahan ombak yang belum cukup dua bulan, tapi kondisinya miris. Bahkan terancam ambruk.

“Ada banyak kasus yang sudah kita sebut. Misalnya pembangungan talud di SBT, Air bersih di Pulau Haruku, dan trotoar di Kota Ambon. Begitu banyak yang meninggalkan masalah baru,” ujarnya.

Meskipun bukan sebagai anggota Komisi III, tapi sebahai anggota DPRD Maluku yang merupakan refresentasi masyarakat, Kolatlena meminta Komisi III untuk lebih serius melakukan fungsi pengawasan secara lebih ketat. Sehingga dapat menjadi catatan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya dinas terkait.

Hal itu dimaksudkan, katanya, agat kontraktor-kontraktor yang bekerja di lapangan, kedepan lebih memperhatikan hasil kerjanya. “Sehingga program yang sudah berjalan, bisa lebih efektif dan efisien, tepat guna, tepat sasaran, untuk kepentingan masyarakat Maluku,” pungkasnya.(RHM)

Comment