by

Komisi III Temukan Sejumlah Proyek Bermasalah

Komisi III DPRD Provinsi Maluku menemukan sejumlah proyek bermasalah, saat melakukan agenda pengawasan di sejumlah kabupaten/kota.

Anggaran proyek bermasalah itu cukup fantastis, baik yang dibiayan oleh APBD, APBN maupun dari dana pinjaman PT SMI untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri, mengungkapkan, semua temuan itu akan diekspos usai rapat evaluasi Komisi III. Sehingga untuk saat ini, belum bisa disampaikan proyek apa saja yang bermasalah.

“Kita pengawasan selesai semua, kita akan lakukan rapat evaluasi, baru bisa kita ekspos temuan-temuan yang kita temukan dilapangan. Jadi belum bisa saya sampaikan secara jelas, tapi akan disampaikan setelah hasil rapat evaluasi. Temuan, banyak yang kita temukan dilapangan, baik lewat APBD, APBN 2020 dan dana pinjaman SMI,” ungkapnya, Selasa (22/6).

Sebelumnya, ungkap Fauzan, pada rapat kerja dengan mitra, yakni, Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, telah ditegaskan kalau dalam tugas pengawasan Komisi III, objeknya bukan hanya terkait dengan pekerjaan fisik, tapi juga non fisik. Sebab anggaran yang dikucurkan dalam pekerjaan non fisik, juga cukup besar.

Ia mencontohkan, kalau anggaran swakelola lewat progran padat karya yang dikerjakan di salah satu kabupaten/kota, bisa mencapai Rp 70 miliar lebih. Sehingga diharapkan, pihak mitra dapat memberikan data yang falid.

“Seharusnya apa yang diminta komisi itu harus disampaikan dengan benar. Jangan kemudian seperti dana SMI tadi. Dalam agenda pengawasan dan ketika kita turun kelapangan, itu ada beberapa pekerjaan entah sengaja atau tidak, disembunyikan oleh mitra. Kita turun, kita ketemu lo koq ini proyek kenapa harus begini,” bebernya.

Bukan hanya program padat karya yang menggunakan dana SMI, tapi juga lewat APBD maupun APBN yang datanya tidak disampaikan secafa transparan kepada Komisi III saat melakukan tugas pengawasan. Baik yang ada di Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Tenggara (Malra).

“Saya secara khusus kasih atensi terhadap beberapa proyek yang masih berjalan. Dan kita dimita juga, agar pengawasan yang dilakukan ini bisa jadi efek jera dalam penggunaan anggaran,” cetusnya.

Terhadap semua temuan itu, lanjut kader PKS Maluku itu, kalau Komisi III telah memberikan warning maupun direct kepada mitra terkait, saat dilakukan pengawasan. “Sekarang masa kontrak dan pekerjaannya masih berjalan, kita belum bisa memvonis ada temuan pelanggaran hukum. Tapi yang bisa, kita hanya berikan rekomendasi perbaikan dilapangan. Jika mitra ikut serta dengan kita, itu di direct. Yang kita sampaikan, kalau ini-ini harus segera diperbaiki,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hatta Henussa, mengatakan, pengawasan yang dilakukan baru ditiga kabupaten/kota. Tual, Malra dan KKT, terhadap berbagai kegiatan APBD, APBN dan SMI tahun 2020.

“Di Saumlaki itu ada beberapa tempat yang kita lakukan. Tentunya itu ada beberapa hal yang ditemukan di lapangan. Tapi kita kan pastikan, kalau komisi pasti akan melakukan rapat evaluasi dengan dinas terkait, kemudian baru kita akan lakukan koreksi terhadap hal-hal yang menjadi temuan Komisi III. Nantinya setelah rapat evaluasi, baru kita sampaikan ke publik,” bebernya.

Namun intinya, yang terlihat dari hasil pengawasan, sesuai anggaran masih dianggap rasional. “Bahkan banyak yang sudah diselesaikan,” pungkasnya. (RHM)

Comment