by

Komisi III Tuding Dokumen Pertanggungjawaban APBD Copas

AMBON-BKA, Komisi III DPRD Provinsi Maluku menuding dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2020, hanya copy paste (copas).

Hal itu disampaikan sejumlah anggota Komisi III, saat menggelar rapat bersama mitra dalam rangka membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, diruang paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (26/7).

Baca:Peringatan Hari Kemerdekaan Tunggu Juknis Pempus

Tudingan itu muncul karena antara laporan pertanggungjawaban yang diberikan dengan hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan Komisi III di lapangan, berbanding terbalik.

“Banyak program yang terkesan yang copy paste, karena ketika kami lakukan pengawasan, kondisinya sangat berbeda dengan apa yang ada di lapangan,” ungkap anggota Komisi III, Anos Yermias, Senin (26/7).

Untuk itu, Anos menyesalkan keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban tersebut kepada DPRD.

“Seharusnya dokumen ini diberikan lebih awal, sehingga tidak terkesan terburu-buru. Sehingga kami bisa mempelajari dengan baik, untuk kami bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tandasnya.

Ditambahkan oleh anggota Komisi III lainnya, Fauzan Alkatiri, kalau antara dokumen pertanggungjawaban dengan fakta dilapangan, terdapat ketidaksesuaian.

Misalnya, dalam laporan pertanggungjawaban ada anggaran proyek yang nilainya besar, namun yang ditemukan dilapangan, proyeknya tidak terlalu besar.

“ADa proyek-proyek yang jumlahnya sedikit, tapi dalam laporan dokumen nilainya cukup besar,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Hatta Hehanusa, mempertanyakan keabsahan dokumen pertanggungjawaban APBD 2020. Menurutnya, dokumen tersebut memiliki cacat administrasi, sebab tandatangan Gubernur Maluku dalam dokumen itu hasil discan. Bukan tandatangan asli. Selain itu, tertera tanggal.

“Kalau mau lihat dokumen pertanggungjawaban laporan keuangan gubernur tahun 2020 yang ada pada kami, saya melihat ada beberapa hal yang menyangkut dengan sistim penyusunan. Jujur saja pak, ini dokumen negara, dokumen yang cukup berharga. Tapi keabsahan dari dokumen ini dan kalau saya lihat, ini sangat meragukan. Karena kalau kita lihat, tanda tangan pak gubernur dan saya yakin dokumennya tidak dibaca gubernur, karan semua tanda tangannya merupakan hasil scan saja, yang posisinya semua sama. Sehingga saya meragukan dokumennya,” ujar Hatta.

Terkait tanda tangan gubernur yang diduga hasil scan, maupun tidak adanya tanggal yang tercantum pada dokumen serta keterlambatan penyerahan dokumen tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, Zulkifli Anwar, mengatakan, kalau tandatangan yang tertera pada dokumen itu langsung dari gubernur. bukan hasil scan.

“Soal tanda tangan pak gubernur, tidak ada yang scan. Semuanya asli. Tetapi kami mengakui kesalahan soal tidak mencantumkan tanggal. Itu kesalahan kami. Dan dokumen sudah kami berikan pada tanggal 15 Juli. Jadi kami tidak tahu bahwa dokumen ini sampai ke tangan bapak dan ibu kapan, tetapi yang kami serahkan ke dewan itu sejak 15 Juli lalu,” ujar Zulkifly.

Zulkifly menambahkan, bahwa seluruh dokumen pertanggungjawaban APBD 2020 sebelum diserahkan ke DPRD, sudah melalui audit dari BPK.

“Jadi dokumen ini sudah direview oleh inspektorat, sebelum diserahkan ke BPK untuk diaudit,” pungkasnya.(RHM)

Comment