by

Komisi IV Dukung Percepatan EHA

Ambon, BKA- Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary mengaku, Komisi sangat mendukung percepatan Maluku dijadikan sebagai Embarkasi Haji Antara (EHA) yang dicanangkan mantan Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Maluku sebelumnya.

Dikatakan, sebagai lembaga legislatif, DPRD Maluku hanya bisa memberikan dukungan moril agar terwujudnya EHA di Maluku.

“Soal penentu, itu bukan kewenangan kami di DPRD, dalam hal ini Komisi IV. Tapi pemerintah pusat lewat Kemenag RI, kami hanya bersifat memberikan support dan mendorong terwujudnya EHA di Maluku,” harap Atapary, kepada wartawan di gedung DPRD Maluku, Karpan Ambon, Selasa (1/12).

Sebagai DPRD, Kata dia, persentase masyarakat Maluku, pihaknya juga mengharapkan Maluku bisa bersaing atau setara dengan provinsi lainnya. Agar penempatan EHA menjadi penilaian pusat, bahwa Maluku ini sudah layak menerima jamah haji dari luar untuk transit di Maluku. Dan itu berarti Maluku sudah punya kesiapan, dan secara nasional Maluku sudah punya nama baik.

“Dengan berani menjadi EHA, Maluku sudah welcome dan aman, mau menerima orang luar. Sehingga kenapa kita mendorong Kemenag segera menetapkan Maluku khususnya Kota Ambon sebagai EHA, karena yang diuntungkan bukan hanya umat muslim. Tapi semua orang Maluku yang diuntungkan, dari berbagai golongan,” terangnya.

Menyangkut akses jalan masuk, lanjut Atapary, bukan merupakan faktor utama menghambat proses EHA. Tapi ada alternatif jalan lama yang bisa dijadikan jalan masuk ke asrama.

“Sebenarnya sebelum ada jalan baru, sudah ada jalan lama yang menuju ke asrama. Sebenarnya jalan itu juga bisa digunakan. Namun semua menyangkut dengan nama Maluku. Masa orang tamu datang dari luar, pergi masuk lewat pemukiman, sehingga pembicaraan dengan DPRD harus ada alternatif yang minimal orang melihat jalan itu agak sedikit baguslah,” ujarnya.

Atapary berharap, masyarakat disekitar asrama haji Waiheru, kecamatan Baguala, khususnya pemilik lahan jalan masuk untuk sama-sama mendukung terwujudnya EHA di Maluku. Sementara soal ganti rugi, nantinya akan dibicarakan lagi. Baik lewat Kemenag maupun DPRD Maluku, untuk dicarikan solusi terbaik sehingga tidak ada lagi persoalan dikemudian hari.

“Ingat yang kita buat ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi ini wajah Maluku. Jadi kita harus bahu membahu untuk sama-sama berjuang demi kepentingan Maluku,” ajak Atapary. (RHM)

Comment