by

Komisi IV Merasa Dibohongi Kemenag

Attapary: Ingat Kami Juga Salah Satu Penentu EHA

Ambon, BKA- Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapary, mengaku kecewa dengan Kanwil Kemenag Maluku, terkait hasil Rapat Koordinasi Persiapan Embarkasi Haji Antara (EHA), yang digelar di Asrama Haji Waiheru pada 6 November lalu.

Kekecewaan itu terutama terkait persolan lahan akses jalan masuk menuju asrama haji, yang merupakan milik warga setempat. Sehingga DPRD Maluku menghimbau, persoalan itu diselesaikan lebih dulu.

Namun saat itu, Kabid Penyelenggara Haji dan Umoroh (PHU) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, Hi.Yamin, menyatakan, kalau sudah tidak ada masalah lagi dengan warga pemilik lahan yang akan dijadikan sebagai jalan masuk menuju asrama haji.

Pernyataan itu berbeda dengan kondisi dilapangan. Ternyata Kanwil Kemenag Maluku belum melakukan proses ganti rugi bagi masyarakat pemilik lahan. Sehingga melalui pernyataan tersebut, Kanwil Kemenag Maluku seakan telah membohongi Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, dan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.

Hal itu terbukti dengan adanya pengakuan mantan Kepala Desa Waiheru, Saleh Ely, kepada BeritaKota Ambon pada 21 November kemarin, kalau belum ada ganti rugi lahan bagi warga. Sehingga dia akan memboikot upaya Kanwil Kemenag Maluku yang berencana melakukan pengaspalan jalan masuk menuju asrama haji.

Untuk itu, Attapary mempertanyakan maksud pernyataan Kabid PHU Kanwil Kemenag Maluku, yang dengan lantang mengatakan, semuanya sudah beres untuk menutupi apa yang terjadi saat ini dilapangan.

“Saya ingatkan, lain kali hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Ini dijadikan sebagai pengalaman, untuk kedepan jangan lagi terulang jawabannya. Ingat kami juga salah satu penentu terwujudnya keinginan Kemenag itu (EHA),” kata Attapary.

Dia mengungkapkan, dua minggu lalu, Wakil Ketua DPRD Maluku,Asis Sangkala, dan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rapat Koordinasi Persiapan Embarkasi Haji Antara (EHA) dengan Kanwil Kemenag Maluku di Asrama Haji Waiheru.

“Dua petang kemarin, kita dari Komisi IV ada kunjungan ke asrama haji. Salah satu yang kita diskusikan, soal akses jalan masuk dan keluar. Memang ada yang menyampaikan ke komisi juga masalah lahan. Setelah kami diskusi, ternyata banyak warga yang mengklaim lahan itu. Namun itu baru sebatas pernyataan lisan, belum disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dokumen,” jelasnya.

Sehingga saat itu, Kemenag diminta agar tidak terburu-buru dalam mengambil langkah, sehingga terkesan memaksakan kehendak untuk melakukan pengaspalan jalan, tanpa mempertimbangkan resiko yang akan datang dari warga sekitar.

Bukan hanya itu, Kemenag oun diingatkan untuk tidak terburu-buru dalam melakukan pembayaran ganti rugi, jika belum ada kepastian terkait pemilik sah atas lahan-lahan yang akan dijadikan jalan masuk menuju asrama haji.

“Kalau pun nanti ada yang klaim lebih dari satu pihak, kemarin itu, saya sarankan ke Pak Kakanwil, kalau uang ganti rugi diserahkan saja ke pengadilan. Biarkan mereka berproses, sehingga tinggal tunggu kepastiannya saja. Jangan gegabah untuk membayar,” pungkas Attapary.(RHM)

Comment