by

Komisi IV Minta Dikdisbud Audit SMK Negeri 1 Tanimbar Selatan

AMBON-BKA, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku, segera mengaudit SMK Negeri 1 Tanimbar Selatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Komisi IV menduga, ada praktek mark-up yang dilakukan terhadap kegiatan pembangunan fisik ruang praktek siswa TKRO.

Proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) sebesar Rp 1,803,624,000 tersebut, dikerjakan langsung oleh pihak sekolah dengan sistim swakelola. Namun kondisi fisiknya tidak sesuai dengan besar anggaran yang dikucurkan.

Baca: SD 2 Latuhalat Bagikan Modul Pembelajaran

Sesuai temuan Komisi IV di lapangan, anggaran proyek tersebut sudah dicairkan 100 persen, namun pembangunan belum diselesaikan secara tuntas. Sehingga diduga ada mark-up dalam anggaran dalam pembangunan itu.

Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Hengky Ricardo A. Pelata, mengungkapkan, belum lama ini Komisi IV melakukan agenda pengawasan di 11 kabupaten/kota, termasuk pada SMK Negeri 1 Tanimbar Selatan.

“Jadi itu kegiatannya proyek nasional, lewat APBN Kementerian yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 2,063,424,000, berupa RPD fisik sebagai fasilitas SMK menjadi pusat keunggulan. Pada kegiatan RPS TKRO, khusus untuk kegiatan pembangunan ruang praktek siswa TKRO sebesar Rp 1,803,624,000, kami menduga ada mark-up disitu, yang keuntungan dari mark-up bisa mencapai angka ratusan juta atau sekitar Rp 300 juta lebih,” ungkap Pelata.

Menurutnya, gedung praktek siswa TKRO yang dibangun, fisik bangunannya tidak sesuai. Sehingga siswa tidak bisa melaksanakan mata pelajaran praktek dengan maksimal.

Misalnya, gedung praktek tersebut tidak bisa dimasuki oleh mobil, yang memang menjadi objek mata pelajaran parktek siswa di sekolah itu.

“Jadi ditempat praktek itu, ada gedung ditambah peralatan dan dua unit mobil praktek. Tapi yang kita soroti itu hanya bangunannya, karena kondisinya tidak sesuai dengan besar anggaran yang diberikan. Sehingga diduga ada unsur mark-up disitu. Pekerjaannya belum tuntas, tapi sudah dilaporkan 100 persen pekerjaannya. Itu langsung dari sekolah ke Kementerian,” jelasnya.

Lanjut Pelata, Disdikbud Provinsi Maluku yang dikonfirmasi mengenai adanya bantuan langsung dari Kementerian Pendidikan kepada SMK 1 KKT, mengaku, tidak mengetahui hal itu.

Baca juga:
Kadispora : Maluku FC Mampu Harumkan Maluku

“Anggota DPRD Komisi IV yang kemarin melakukan pengawasan, kami telah sepakat agar Disdikbud Provinsi Maluku secepatnya melakukan audit terhadap SMK tersebut,” pungkas Pelata.(RHM)

Comment