by

Komitmen Cegah Covid-19 Lewat Yustisi

Ambon, BKA- Operasi Yustisi gencar dilakukan Pemerintah Kota pasca PSBB Transisi VI. Razia tersebut bentuk komitmen Pemerintah Kota dalam memaksimalkan protokol kesehatan demi memutus mata rantai Covid-19 di Kota Ambon.

Razia Yustini sendiri, diterapkan sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Ambon, nomor 25 tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19.

“Amanat pelaksanaan Operasi Yustisi untuk Psbb Transisi ke enam, Pemerintah Kota tetap melakukan tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat di kota Ambon. Pertama adalah, untuk memutuskan penyebaran covid-19 di kota ini,” tandas Kepala BKD Ambon, Benny Selano, kepada wartawan di balai Kota, Selasa (29/9).

Menurut Benny, dengan Operasi Yustisi, dapat menyadarkan masyarakat agar tetap taat dengan protokol kesehatan. Dengan begitu, bisa cepat memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kita membangun kesadaran masyarakat, supaya setiap masyarakat melakukan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan penyebaran covid-19. Maka itu, setiap hari selama PSBB Transisi berlangsung kita tetap melakukan itu,” beber dia.

Dijelaskan, semua upaya yang dilakukan Pemkot, hanya untuk kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan, masyarakat tidak menilai kinerja Pemkot hanya untuk kepentingan semata, tetapi untuk keselamatan bersama.

Dan dengan memaksimalkan Operasi Yustisi, tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat dan mulai memahami, bahwa pentingnya mematuhi protokol kesehatan selama berada diluar rumah.

“Pengguna masker terutama itu sudah sangat menyadari, bahwa masker itu penting bagi kesehatan mereka. Kemudian bagi modal transportasi juga demikian. Memang ada satu dua yang nakal, yah kita tindak sesuai undang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Benny menambahkan, ketika masyarakat yang terkena razia Yustisi, ada beberapa sanksi yang diberikan. Misalnya berupa denda dan sanksi sosial, seperti disuruh push up maupun menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

“Ada sanksi sosial dan ada sanksi administrasi. Sepanjang itu bisa diberikan sanksi sosial kita berikan sanksi sosial. Untuk itu, lihat ada yang ditilang dan ada yang sanksi sosial. Dari dua itu kita pilih, karena memang kelihatan pengemudi itu bandel-bandel tapi sanksi sosial. Kalau push up 20 kali itu juga kan capek,” tutupnya. (BKA-1).

Comment