by

Konsultan Proyek Jalan Kei Besar Digarap Kejati

Ambon, BKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus bergerak mengusut laporan dugaan korupsi monopoli proyek dan perjanjian fee yang dilakukan Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Taher hanubun, bersama istrinya, Eva Elia.

Setelah beberapa kepala dinas dilingkup Pemerintah Kabupaten Malra diminta keterangan, beberapa waktu lalu, kini Tim Penyelidik Kejati Maluku menyasar konsultan proyek jalan Kei Besar untuk dimintai keterangan, Rabu (21/4).

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi terkait hal itu, membenarkan agenda permintaan keterangan tersebut. Hanya saja, soal pihak yang dimintai keterangan, tidak dia ungkap.

“Benar ada permintaan keterangan terhadap pihak terkait hari ini (kemarin, red-). Namun soal pihak mana, belum dapat dipublikasikan karena kasusnya masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,” tulis Sapulette, melalui pesan pendek selulernya.

Sebelumnya, pegiat anti korupsi, Herman Syamiloy, mengatakan, sebaiknya tim penyelidik Kejati Maluku segera memeriksa Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Taher Hanubun, bersama istrinya, Eva Elia.

Hal ini sangat perlu, karena sudah beberapa pekan terakhir ini, nama orang nomor satu di Kabupaten Malra itu mencuat di media, terkait dugaan korupsi monopoli proyek APBD 2020 serta dugaan tabrak aturan refocusing anggaran Covid-19.

“Sebaiknya Kejati periksa saja Bupati Malra. Ini sangat penting, agar kasus ini dibuka secara terang benderang,” ungkap Syamiloy, Senin (19/4).

Memang, ungkapnya, pemeriksaan terhadap bupati dan istrinya ukan suatu keharusan pada penyelidikan awal. Namun hal itu penting untuk dilakukan, guna mengefektifkan proses penyelidikan yang tengah dilakukan Kejati Maluku.

“Sekalipun ini baru penyelidikan awal, tapi Bupati dan istrinya juga perlu dimintai keterangan. Saya kira, kalau itu dilakukan, maka kasus ini cepat ditangani Kejati Maluku,” tandasnya.

Sumber di Kejati Maluku mengatakan, dugaan pelanggaran refocusing anggaran saat ini diduga telah diketahui pimpinan dan penyelidik Kejati Maluku. Maka sudah tentu, hal ini menjadi bukti tambahan untuk Kejati melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

“Pokonya semua informasi terkait bupati, sedang didalami Kejati Maluku. Kita tunggu saja kerja tim penyelidik dalam membongkar kasus ini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Maluku Malra, M. Taher Hanubun, diduga menabrak aturan refocusing anggaran sesuai Intruksi Presiden RI Joko Widodo, ditengah pandemi Covid-19.

“Jadi selain kasus dugaan monopoli proyek APBD 2020 di kabupaten Malra, Bupati juga diduga menambrak aturan refocusing anggaran,” ungkap Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, Minggu (18/4).

Sesuai hasil investigasi yang dilakukan Lira Maluku, terang Sariwating, kalau 2020 lalu Pemkab Malra menganggarkan dana sebesar Rp 52 miliiar untuk penanganan Covid-19.

Dana itu berasal dari refocusing anggaran, sesuai Inpres No 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan, relokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Refocusing anggaran itu diperuntukan bagi bidang kesehatan, jaringan pengamanan sosial, dan pemulihan dampak ekonomi supaya dunia usaha tetap hidup di daerah.

Sesuai mekanisme, semua kegiatan yang dianggap tidak relevan atau tidak ada dalam koridor prioritas, seperti, pembangunan fisik atau pengadaan yang tidak mendesak, ditunda atau dibatalkan.

Celakanya, sebut Sariwating, hal itu tidak dijalankan oleh Bupati Malra, M. Taher Hanubun. Bahkan dari dana refucussing sebesar Rp 52 miliar itu, sebesar Rp 1,9 milliar dipakai untuk pembangunan fisik pengadaan barang.

“Pembangunan fisik berupa jalan hotmix akses masuk Desa Dian Pulau. Anggaran untuk proyek ini sebesar Rp 1,4 miliar, dengan kontraktor CV Evada Jaya. Kemudian, pengadaan speedboat oleh Setda Malra dengan anggaran sebesar Rp 530 juta, kontraktor CV Rahan Falav,” beber Sariwating.

Untuk itu, lanjut Sariwating, Bupati Malra dinilai telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam Inpres No 4 tahun 2020. Sehingga dia meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memeriksa M. Thaher Hanubun, terkait masalah tersebut.

Tidak itu saja, Sariwating juga menilai kalau Bupati Malra tidak bisa melindungi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, terutama dalam menyediakan peralatan pendukung untuk melengkapi sarana kesehatan.
Selain itu, tambahnya, apresiasi perlu diberikan kepada institusi Kejati Maluku. Sebab laporan kasus dugaan korupsi monopoli proyek dan beberapa kasus lain dimasukan sejumlah pemuda yang tergabung dalam Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku pada 11 Pebruari 2021 lalu, telah ditindaklanjuti. Bahkan, penyelidik Kejati Maluku sudah memeriksa sebanyak 11 pejabat setingkat Kepala Dinas ( Kadis ), PPK, Kabag, maupun Kontraktor.

“Tentu kita harus apresiasi Kejati Maluku, karena mereka dinilai sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi di negeri ini. Bayangkan, laporan terhadap Bupati Malra masuk, tidak terhitung terlalu lama, mereka bergerak langsung usut,” tandasnya.(SAD).

Comment