by

Korupsi Rp 9 Miliar Terkuak di DLHP Kota Ambon

Ambon, BKA- Perlahan, kasus dugaan korupsi dana pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan pengangkut sampah tahun 2019-2020 di Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, mulai diungkap Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon.
Bahkan kasus dugaan korupsi uang negara sebesar Rp 9 miliar tersebut sudah ditingkatkan, dari penyelidikan ke penyidikan. Demikian ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Fris Nalle.

“Kasus penyimpangan anggaran BBM tahun 2019-2020 di DLHP Kota Ambon sudah kita naikan dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” ungkap Kajari, Selasa (13/4).
Menurutnya, penyelidikan kasus ini ketika ditingkatkan ke penyidikan, tim Pidsus telah memeriksa sekitar 30 pihak terkait dalam kasus ini.

“Jadi lebih dari 30 orang sudah dimintai keterangan di tahap penyelidikan. Karena kejaksaan mempunyai bukti kuat, kasus ini berubah status ke penyidikan,” tandas Kajari.

Kasi Pidsus Kejari Ambon, Ruslan Marasabessy, yang dikonfirmasi, menambahkan, dari pemeriksaan saksi-saksi awal, tim Pidsus sudah memeriksa Kadis DLHP Kota Ambon, Lucia Izaak, serta pihak PPTK, kepala bidang dan saksi-saksi lain.
Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya fiktif sebagian anggaran pembelian BBM di tahun 2019, mencapai Rp 9 miliar lebih.
Sementara untuk tahun 2020, sampai kini tim masih dilakukan perhitungan.

“Modusnya, sebagian dana pembelian BBM fiktif. Ditemukan tahun 2019 kerugian mencapai Rp. 9 miliar. Sedangkan tahun 2020, masih dalam perhitungan tim,” beber Ruslan.

Selain itu, salah satu sumber penyidik di Kejari Ambon, mengaku, terhadap kasus ini, Kejari Ambon diam-diam melakukan penyelidikan skandal pengunaan anggaran BBM di DLHP Kota Ambon. Dugaan sementara, terdapat skandal besar pengunaan anggaran BBM yang diperuntukan mobil-mobil pengangkut sampah pada DLHP Kota Ambon.
“Jadi ini anggaran 2019-2020 yang diusut Kejari Ambon,” ungkap sumber itu menolak namanya di korankan.

Dia mengaku, modus korupsi BBM di DLHP Kota Ambon sudah berlangsung lama. Bahkan, dalam dokumen laporan yang pernah tercatat, ada dugaan penyalagunaan anggaran BBM tahun 2018, 2019 dan 2020. Di tiga tahun tersebut, ada satu tahun yang tidak dibayarkan alias fiktif.

“Ada dugaan dari tiga tahun itu, yang dibayarkan hanya untuk dua tahun saja. Satu tahun lainnya diduga fiktif,” katanya.
Bukan hanya itu, selain satu tahun tidak dibayar, juga di dua tahun yang dibayarkan, terdapat pemotongan sana sini. “Namun yang jadi masalah itu, ada satu tahun, faktanya dananya tidak direalisasi,” pungkas sumber.
(SAD).

Comment