by

Korupsi Rumdis Poltek Ambon Bergulir

AMBON-BKA, Kasus dugaan korupsi Rumah Dinas (Rumdis) Poltek Ambon, hingga kini terus bergulir di Ditreskrimsus Polda Maluku, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe.

Ditreskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Eko Santoso, kepada media ini mengatakan, untuk perkara Rumdis Poltek, tim penyidik terus bekerja untuk menuntaskan kasus tersebut. Sebab, berkas perkara ini telah diserahkan ke BPK untuk dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara.

“Berkasnya masih di BPK. kita saat ini lagi bekerja ekstra untuk menuntaskan kasus ini,” beber Santoso, Senin (2/8).

Diakuinya, penyidik sudah selesai memeriksa para saksi. “Saksi-saksi semua sudah kita periksa. Sejauh ini tidak ada informasi dari BPK terkait hasil audit. Makanya kita lagi menunggu,” terangnya.

Baca: Satu Koruptor Anggaran Dermaga Tawiri Diadili

Diberitakan sebelumnya, Kanit II Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Kompol Laurens Werluka, mengaku, kasus ini sudah dalam tahap penyidikan. Rangkaian penyidikan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi sudah diperiksa, termasuk mantan Gubernur Maluku lainnya, Karel Albert Ralahalu juga telah diperiksa.

Dijelaskan, kasus Rumdis Poltek Ambon yang juga menyeret nama Said Asagaff itu, sudah dimintakan ke BPK untuk diaudit sejak Januari 2021 lalu. Bahkan ekspose bersama antara penyidik dan BPK juga sudah dilakukan.

Sebelumnya, mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terkait kasus tersebut. Ralahalu diperiksa pada 17 Maret 2021 lalu, sebagai saksi. Proyek pengerjaan Rumdis dianggarkan dalam APBN di tahun 2007-2010, saat Ralahalu masih menjabat sebagai Gubernur Maluku.

“Benar pak Ralahalu diperiksa Rabu kemarin sebagai saksi, terkait kasus pembangunan rumah dinas Politeknik Negeri Ambon tahun 2007-2010,” tutur Werluka, belum lama ini.

Kasus itu, lanjut dia, kini dalam tahap penyidikan. Dan dari hasil penyidikan yang dilakukan, diketahui PT Nusa Ina telah menerima uang pekerjaan empat tahun anggaran, namun proyeknya fiktif.

“Proyeknya ini fiktif. Jadi PT Nusa Ina Pratama ini sudah ambil uang, dangan tujuan melakukan pembangunan di perumahan Pemda. Namun ternyata itu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) lewat BTN. Nah kontraktor proyek, dalam hal ini PT Nusa Ina Pratama mengambil keuntungan disitu,” bebernya.

Menurutnya, keterangan Ralahalu selaku mantan gubernur sangat diperlukan. Lantaran ada keterkaitan rekanan PT Nusa Ina Pratama selaku kontraktor dengan Koperasi PNS Pemprov Maluku.

Baca:
Pengacara Minta Jaksa Usut Proyek Air Bersih Milik BWS

“Proyek pembangunan perumahan ini ada hubungan dengan Koperasi PNS Pemprov Maluku. Pak Ralahalu diperiksa karena jabatannya saat itu selaku gubernur. Dan tandatangan SK, untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh Koperasi PNS tersebut,” pungkasnya. (SAD)

Comment