by

Korupsi Tukar Guling Lahan Rugikan Negara Rp 3 Miliar

 

Ambon, BKA- Kasus dugaan korupsi tukar guling lahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku dengan lahan Yayasan Poitech Hok Tong tahun 2017, yang tengah diusut tim penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 3 miliar lebih.

Kerugian negara itu muncul dari perbedaan mencolok antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari harga tanah seluas 2.000 meter persegi untuk lahan perpustakaan negara dengan lahan milik Yayasan Poitech Hok Tong di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon. Sehingga ditemukan selisih yang dianggap sebagai kerugian negara.

Sumber penyidik di kawasan Direskrimsus Polda Maluku kepada Beritakota Ambon, mengatakan, sesuai temuan di lapangan, ada selisih Rp3 miliar lebih yang ditemukan BPK saat melakukan audit terhadap anggaran itu.

“Ini tukar barang, tapi ada kerugian negara disitu, karena harga tidak sama dengan harga tanah dilapangan. Kemudian kalau bicara tukar guling, yang didahulukan adalah kepentingan pemerintah, bukan kepentingan swasta atau pihak lain,” ujar sumber yang menolak namanya dikorankan, Minggu (30/8).

Selain itu, ungkapnya, sejak BPK melakukan audit, ditemukan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku tahun 2017,dimana LHP terbit di Tahun 2018.
“Jadi tukar gulingnya tahun 2017,dan semua bukti-bukti sedang dikumpulkan tim penyidik,” jelas dia.

Sumber itu melanjutkan, dari pemeriksaan kasus ini, sejumlah petinggi-petinggi diera Gubernur Maluku Zaid Assagaf sudah diperiksa. Misalnya, mantan Gubernur Maluku, Zaid Assgaf, Ketua DPRD Maluku E. Huwae, Kepala Biro Hukum H. Far Far, Kepala Dinas PPKAD, terakhir Melki Frans selaku mantan Ketua Komisi A DPRD Maluku periode 2014-2019.

“Jadi para petinggi-petinggi itu semua sudah diperiksa dalam tahap awal (penyelidikan). Kemungkinan tinggal saja digelar perkara. Kalau sudah cukup bukti, maka dinaikan statusnya ke penyidikan (sidik). Tapi kalau belum, penyidik pastinya masih mencari bukti-bukti tambahan lagi,” beber sumber itu lagi.

Dugaan sementara, yang paling bertanggungjawab dalam perkara itu adalah mantan Gubernur Maluku Zaid Assagaf, karena dia merupakan pemegang kendali pemerintahan saat itu.

“Menurut saya begini, DPRD kan melakukan proses itu berdasarkan surat masuk dari gubernur. Dan DPRD sebagai fungsi pengawasan, sehingga proses awalnya dari Komisi A, sampai naik ke paripurna DPRD. Maka keluarlah rekomendasi DPRD ke pemerintah daerah, yang menyetujui hal itu karena sudah ditelaah dari sisi hukum,” tandas sumber itu.

Terpisah, Direktur Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku, Kombes Pol. Eko Santoso, yang dikonfirmasi, Minggu kemarin, belum mau berkomentar banyak. Alasannya, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.

“Intinya masih penyelidikan. Kalau siapa-siapa yang diperiksa, silakan pantau sendiri saja,” pungkas Santoso.(SAD).

 

 

Comment