by

Koruptor ADD Labuan Divonis Bervariasi

Ambon, BKQ- Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon memvonis dua terdakwa kasus korupsi ADD dan DD Labuan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dengan pidana penjara bervariasi.

Kedua terdakwa, yakni, Penjabat Kepala Desa Labuan, Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51), dan Taradji Letahit (49) selaku Kasi Pembangunan Desa Labuan.

Di dalam amar putusan, Punggul Rumahsoreng divonis penjara selama 3,6 tahun. Sedangkan Taradji Letahit divonis penjara selama tiga tahun.
Selain pidana badan, terdakwa Punggul Rumahsoreng dibebankan membayar denda sebesar Rp 50 juta, subsider 4 bulan kurungan. Sementara terdakwa Taradji Letahit dikenai denda Rp 50 juta, subsider tiga bulan.

Majelis hakim juga menghukum keduanya untuk membayar uang pengganti, masing-masing, terdakwa Punggul Rumahsoreng sebesar Rp 50 juta, subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Taradji Letahit membayar uang pengganti sebesar Rp 15 juta, subsider 2 bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana terbukti melanggar pasal 3, Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor,” ungkap Ketua Majelis Hakim, Feliks R. Wuisan, didampingi dua hakim anggota lainnya. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Yunan Takaendengan.

Yang memberatkan, kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Yang meringankan, kedua terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Putusan kedua terdakwa lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa agar dipenjara selama 5 tahun.

Sebelumnya, JPU Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Berti Tanate, mengungkapkan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada Tahun 2017 dan 2018. Dimana Pemerintah Desa Labuan mendapat ADD dan DD dari pemerintah, nilainya miliaran rupiah.

Namun nyatanya di lapangan, terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51) dan Taradji Letahit (49), mengelolanya secara sepihak.

Modus korupsi yang dilakukan adalah mereka membuat kwitansi tidak benar, mark-up, kegiatan fiktif. Kegiatan fiktif, diantaranya, pengadaan baliho transparansi penggunaan ADD, papan informasi, pengadaan meja kursi untuk kantor negeri. Sedangkan untuk modus mark-up, yakni, belanja upah kerja dan beberapa item kegiatan lainnya yang dibayar tidak sesuai, namun dinaikan harga dalam kwintasi pertanggungjawaban.(SAD).

Comment