by

Koruptor Dana BOS Terancam 7 Tahun Bui

Ambon, BKA- Koruptor dana BOS SMK 3 Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Rahman Lajai, dituntut jaksa penuntut umum cabang Kejari Ambon di Banda Neira, dengan pidana selama 7 tahun penjara.

JPU dari Cabang Kejari Ambon di Banda Neira, Ardian Junaedi, didampingi Eko Nugroho dalam amar tuntutannya, mengatakan, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 2 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 KUHP.

Selain pidana badan, terdakwa yang merupakan mantan kepsek SMK 3 Malteng di Banda Neira juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider 6 bulan, serta membayar uang pengganti Rp 624.739.200, subsider satu tahun kurungan penjara.

“Meminta kepada majelis hakim yang mulia, agar memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun, di potong masa tahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan,” ungkap penuntut umum dalam amar tuntutan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan Cs. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Yunan Takendengan, Selasa (13/4).

Yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan yang memberatkan, terdakwa sebagai ASN tidak patuh terhadap UU sehingga melakukan korupsi dana BOS, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 600 juta lebih.

Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejari Ambon di Banda Neira, Ardian Junaedi, dalam berkas dakwaannya, menyebut, pada tahun 2015 sampai dengan 2019, pemerintah mengkucurkan Dana BOS bagi SMK 3 Malteng di Banda Neira.

Namun, dalam fakta dilapangan, terdakwa tidak mengelola dana BOS tersebut sesuai dengan petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS. Melainkan, terdakwa membuat perbuatan melawan hukum.

Dalam pengelolaan dana BOS tersebut, terdakwa membuat mark-up, pencairan fiktif, tandatangan palsu untuk pencairan gaji guru-guru honor.
Akibat dari perbuatan terdakwa, negara dirugikan sesuai bukti hitungan hasil audit BPKP Maluku sebesar Rp 600 juta lebih.(SAD).

Comment