by

KPHMPPL Buru Minta Polisi Tangkap Ongko Tiong

Ambon, BKA- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Praktisi Hukum, Akademisi, Mahasiswa, Pemuda, dan Pemerhati Lingkungan (KPHMPPL) Kabupaten Buru, melakukan demo pada beberapa titik di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Jumat (19/3).

Massa mendesak Kepolisian Resor (Polres) Pulau Buru, segera menangkap dan memenjarakan Lim Siem Tiong alias Ongko Tiong bersama beberapa pemilik perusahaan pertambangan galian C, yang diduga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau ilegal.

Berdasarkan pantauan BeritaKota Ambon, aksi unjuk rasa itu dimulai dari depan Kampus Universitas Iqra Buru di Jalan Universitas, Kota Namlea, dan di Depan Toko Semangat Baru dan Simpang Lima Namlea.

Dari Simpang Lima, massa bergerak menuju BTN Dermaga Namlea di Jalan BTN Bukti Permai, tepatnya di depan kediaman pengusaha/kontraktor Tiong. Disitu, pendemo bergantian melakukan orasi terkait dengan kerusakan lingkungan.

Salah satu Praktisi Hukum dari KPHMPPL Buru, Muhammad Thaib Warhangan, menjelaskan, aksi yang mereka lakukan itu berdasarkan laporan warga di beberapa desa, terutama di Kecamatan Waplau, Kecamatan Waeapo dan Kecamatan Kaiely.

Menurutnya, warga melaporkan terkait dengan kerusakan aliran sungai akibat adanya aktivitas pertambangan batuan dan pasir, yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

“Iya, jadi begini, terkait dengan aksi yang kami lakukan ini berawal dari adanya laporan warga. Laporan ini kemudian kami terima, lalu kami melakukan aksi untuk mempertanyakan aktivitas pertambangan batuan dan pasir, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Apakah mereka memiliki izin atau tidak?” terang Warhangan.

Aktivitas pertambangan batuan dan pasir tersebut, terangnya, ada yang dilakukan untuk kepentingan proyek maupun untuk dijual.

Dari sejumlah perusahaan yang beraktivitas tersebut, diduga perusahaan milik Tiong tidak mengantongi izin tambang batuan/pasir yang terbaru, sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

“Kita mesti tahu, bahwa ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, kemudian peraturan pelaksana 23 tahun 2010 itu bicara tentang izin pertambangan. Baru setelah berlaku Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 batu dan pasir. Ini kan sudah masuk dalam kategori pertambangan,” ujar dia.

Aksi yang dilakukan di kantor-kantor perusahaan yang melakukan pertambangan pasir dan batu, bertujuan untuk meminta mereka menunjukan izin pertambangan batuan dan pasir.

“Kalau pun mereka punya, mereka juga harus menghormasti undang-undang yang lain. Selama ini kan mereka (perusahaan) tidak menjalakan kewajiban mereka CSR kepada warga, karena sungai itu sumber penghidupan masyarakat disetiap desa. Kan banyak masyarakat itu mencari hidupnya, membuat perkebukan dan lain sebagainya. Namun, dengan ada aktivitas itu, terjadi kerusakan lingkungan, kemudian banjir. Sudah barang tentu perkebunan masyarakat juga terganggu,” tegasnya.

Ada 13 poin pernyataan sikap KPHMPPL Kabupaten Buru pada aksi tersebut, dintaranya, menuntut agar segera menangkap dan penjarakan Tiong, selajutnya menuntut agar segera menyita semua aset perusahaan milik Tiong.

Kemudian, menuntut agar segera menangkap Tajudin Leatemia dan Mustafa Asdar alias Joker, yang selama ini terlihat dalam aktivitas pertambangan bantuan ilegal melalui pekerjaan-pekerjaan proyek, yang melibatkan perusahaan milik Tiong.

Meminta agar pemerintah pusat, pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah daerah agar, melakukan black list semua perusahaan milik Tiong.

Menuntut agar segera menangkap dan penjarakan saudara Direktur PT Vidi Citra Kencana dan CV Levca atas kejahatan pada daerah aliran sungai (DAS), yang terjadi di kali Samalagi, Waekaso, Miskoko, dan kali Waeapo di Kabupaten Buru.

Selanjutnya, menuntut agar segera menangkap dan memenjarakan Kim Hong dan Yap Tarawesy, dan menuntut agar segera menangkap dan memenjarakan pemilik perusahaan PT. Tarawesi Artha Megah.

Mereka juga menuturkan, segera menangkap Direktur PT Tarawesi Artha Mega, Bos Perusahaan Asseng alias Vivi yang beroperasi di Desa Samalagi, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Juga menuntu agar segera menangkap Direktur PT Putra Bungsu.

Dapat memenjarakan mester Lie pemilik perusahaan PT Pambers Jaya dan juga menyita asset milik PT Pambers Jaya, PT Tarawesi, Artha Megah, Perusahaan milik Aseng, PT Putra Bungsu dan semua perusahan yang terlibat serta menggunakan alat beratnya, melakukan aktivitas pembongkaran terhadap DAS.

Mengakhiri pernyataannya, mereka juga minta agar pemberlakuan upah oleh perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja, agar segera memberlakukan upah kerja sesuai sesuai UMP tahun 2021 dan menuntut semua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten ini, agar segera melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan CSR kepda lembaga- lembaga pendidikan, OKP, LSM dan Pemuda. (MSR)

Comment