by

KPID Koordinasi Penghentian 45 TV Kabel ke Polda

beritakotaambon.com – Menindaklanjuti hasil temuan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku datangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskimsus) Polda Maluku. Guna melakukan koordinasi penghentian 45 Usaha Televisi (TV) kabel yang tidak memiliki Izin Penyelengaraan Penyiaran (IPP) di Kota Ambon.

Temuan itu setelah KPID Maluku melakukan monitoring evaluasi, terhadap penyelenggaraan penyiaran melalui TV Kabel di Kota Ambon, pada Jumat (9/9) lalu.

Ketua KPID, Mutiara D. Utama, lewat rilisnya kepada media ini, Kamis (16/9) menjelaskan, langkah koordinasi dengan mendatangi Ditreskimsus Polda Maluku, sebagai wujud kerjasama antara KPID dengan Polri.

Baca juga: Koramil 1502-09 Bula Dirikan Walang Belajar

Seperti yang termuat dalam Nota Kesepahaman antara kedua pihak, tentang kerja sama penyelenggaraan penegakan hukum, bantuan teknis, pendidikan dan latihan di bidang penyiaran.

“Kerjasama ini sudah berlangsung sejak 12 September 2012, sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh IPP. Maka KPID Maluku mewajibkan semua usaha televisi kabel yang tidak mengantongi IPP menghentikan siaran sampai dengan memiliki IPP,” jelas Mutiara.

Menurut dia, selama ini sejumlah usaha TV Kabel yang tidak memiliki IPP, telah menarik iuran setiap bulan dari masyarakat Kota Ambon. Dengan harga iuran yang dibayar masyarakat berkisar Rp 40.000 hingga Rp 150.000 per bulan.

Ironisnya, masyarakat sama sekali tidak pernah mengetahui apakah televisi kabel langgananya tidak memiliki IPP. Hal ini karena para pengusaha TV Kabel sama sekali tidak pernah terbuka ke masyarakat. Dan ini dapat dibuktikan dengan beragam nama TV Kabel lewat tagihan iuran untuk pelanggan.

Baca juga: 450 Item Aset Pemkot Masih Disensus

Sehingga tidak ada alasan bagi KPID Maluku melakukan tindakan tegas, agar masyarakat jangan menjadi korban dan dirugikan. Akibat ulah pengusaha televisi kabel yang tidak ber-IPP yang mengambil siaran tanpa membayar siaran kepada para penyedia konten siaran atau provider, lalu mendistribusikan kepada masyarakat dengan memungut biaya setiap bulan.

“Kami membuka ruang diskusi bagi masyarakat khusus pelanggang televisi kabel yang merasa dirugikan, termasuk para pengusaha televisi kabel yang tidak memiliki izin, dengan mendatangi kantor KPID yang berlokasi di kantor Diskominfo disetiap hari kerja, kami akan terap akan melayani mereja,” tutupnya. (RHM)

Comment