by

KPK Didesak Tangkap Pejabat Koruptor di Maluku

Ambon, BKA- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku mendesak Ketua KPK Firli Bahuri, untuk segera menangkap kepala-kepala daerah di Maluku yang diduga terlibat kasus korupsi. Desakan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kantor Gunernur Maluku, Kamis (24/9).

Dalam orasi tersebut, pengunjuk rasa mendesak Ketua KPK yang hari ini dikabarkan akan berkunjung ke Kota Ambon, agar dapat melihat sekaligus menyelidiki kasus-kasus korupsi yang terjadi di Maluku yang hingga kini belum mampu dituntaskan pihak kejaksaan maupun kepolisian.

“Bahwa hari ini perlu kita sampaikan aspirasi kami di depan kantor Gubernur Maluku. Menurut kami, korupsi adalah musuh kita bersama. Karena kemunduran bangsa dan Maluku karena pejabat-pejabat kita yang korupsi. Untuk itu, marilah kita sama-sama membantu KPK mendukung menuntaskan kasus-kasus ini,” ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) Saleh Sowakil, dalam orasinya.

Menurut dia, kehadiran DPD IMM Maluku dalam aksi demo saat ini merupakan representasi mahasiswa di seluruh kabupaten/kota di Maluku. Mengingat saat ini, banyak keluhan masyarakat Maluku terkait masalah korupsi yang semakin menggila.

Maka dari itulah, mereka berharap, Ketua KPK RI ketika melakukan kunjungan di Provinsi Maluku tepatnya di Kota Ambon hari ini, agar dapat menindak lanjuti kasus-kasus ini dengan baik.

“Banyak kasus-kasus korupsi ini harus di ketahui ketua KPK. Sebab, penegak hukum di Maluku terkesan mengusut kasus ibarat tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” sebutnya.

Dia melanjutkan, seperti pengusutan kasus dugaan korupsi Sekda Buru dan Bendahara Buru terkait uang makan munum, pada saat pemeriksaan di Direskrimsus Polda Maluku, kedua tersangka sempat menyebut beberapa nama yang terlibat dalam kasus itu, namun nama-nama itu sampai hari ini Polda Maluku tidak mampu mengungkap dengan terang benderang.

“Maka dari itu, sebagai elemen mahasiswa, kita hadir disini untuk mengawal kasus-kasus ini. Sebab jika memang ketua KPK melihat dan menelusuri kasus-kasus yang diduga terlihat beberapa kepala daerah ini, maka sudah jelas. Ada oknum-oknum tertentu pasti diseret ke Bui,” beber dia.

Pantauan koran ini, saat para pendemo berorasi, beberapa menit Pemerintah Provinsi Maluku melalui Karo Humas Provinsi Maluku Melki Lohy datang menemui pendemo.

Kordinator Aksi dalam surat pernyataanya menyebutkan, korupsi yang dilihat dewasa ini di Maluku terjadi juga dipelosok desa. Seperti penyalahgunaan ADD dan DD, selain itu kasus-kasus yang kini mencuat di Maluku yakni kasus pemotongan Alokasi Dana Desa di 92 Desa di SBB yang menyeret nama Bupati.

Kemudian APBD Malteng berjumlah miliar rupiah yang diusut Polres Malteng yang sudah hilang kabar, terkait dugaan gratifikasi Bupati Buru Selatan yang saat ini ditangani penyidik KPK sendiri, dugaan korupsi uang makan minum dan Lampu Desa dan Alun-alun Kota Namlea Kabupaten Buru dan kasus dugaan korupsi PT Kalwedo di MBD serta beberapa kasus-kasus jumbo lain yang harus secepatnya di ambil alih KPK.

Setelah membacakan surat pernyataan sikap dan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah yang akan diteruskan kepada ketua KPK, masa aksi membubarkan diri secara aman dan tertib. (SAD)

Comment