by

KPK RI Dorong APIP Dan BPKP Kawal BPJ

Ambon, BKA- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) mendorong keaktifan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal saat proses penggunaan anggaran pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa (PBJ)

Hal ini disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, melalui via Teleconfrence Pemerintah Daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku dan KPK, rabu (6/5)

Kasrul mengatakan, Pemda akan selalu bekerja sama dengan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk ikut mengawal penggunaan anggaran sesuai petunjuk tekhnis (Juknis) pencegahan Covid-19 yang ada di wilayah Maluku.

Di rapat koordinasi itu, Kasrul menghimbau seluruh jajaran pemerintahan di tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota, tidak main-main saat menggunakan anggaran negara untuk kepentingan belanja barang dan jasa pencegahan pandemi Covid-19.

Menurutnya, problem Covid-19 di provinsi tersebut ada tanggung jawab bersamam untuk itu, Pemenang Kabupaten (Pemkab) atau Kota dan seluruh Pemerintahan Desa (Pemdes) termasuk juga elemen-elemen masyarakat bisa bersatu begitu royong melawan wabah yang kian memprihatinkan seperti sekarang

“Utamanya, partisipasi bagi masyarakat luas, atau segala elemen masyarakat harus saling peduli,” himbaunya.

Sehingga dari sekian penanganan dan pencegahan Covid-19 dan dampak-dampaknya, pihaknya telah melaksanakan rapat selama tiga hari berturut-turut dengan Bupati dan Sekda Kabupaten atau Kota se-Maluku.

‚ÄúDari sekian banyak pencegahan, setidaknya ada opsi penting lainnya yang dibahas yakni keselamatan, kesehatan, dampak ekonomi dan sosial. Namun dari sisi penyebaran, boleh dibilang sekarang semua gugus di kabupaten kota sudah mulai mengambil kebijakan-kebijakan yang sudah mengarah kepada tentang bagaimana cara dari KPK,”tukasnya

Sementara itu, anggota Satgas Pencegahan Kordinator Wilayah (Korwil) VII KPK, Ben Hardy Saragih menambahkan, rapat koordinasi dan evaluasi tersebut dilakukan untuk penyampaian hasil evaluasi atas pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi) di wilayah Maluku selama tahun 2019.

Makanya, ada delapan sektor yang ditargetkan, yakni dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu dan kapabilitas APIP, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Dana Desa, optimalisasi penerimaan daerah, dan manajemen aset daerah.

“Untuk tahun 2020, terdapat sejumlah fokus kegiatan Koordinasi Pencegahan selain delapan sektor tersebut yaitu Aset daerah (sertifikasi, aset bermasalah, Fasum dan Fasos), Optimalisasi Pendapatan (H2H BPHTB dan PBB, Alat rekam transaksi) dan BUMD (Optimalisasi peran PT Bank Maluku-Malut),” katanya.

Selain dua hal tersebut, Saragih menjelaskan, dilakukan pengawasan terkait penanganan Covid-19 Pemda sesuai dengan Surat Edaran (SE) Pimpinan Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020 Tentang penggunaan nggaran pelaksanaan PBJ dalam Rangka Percepatan Covid-19.

Ditamatkannya lagi, dengan adanya Pencegahan TPK dan SE Pimpinan KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan data DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarat juga aturan terkait mengenai penanganan Covid 19.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi dan sinergi antara KPK dan Pemda dalam usaha mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan dan juga pencegahan korupsi di wilayah Maluku, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah Maluku,”pungkas Saragih. (BKA-1)

Comment