by

KPU Aru Terima LHK JOIN-KAKA

Ambon, BKA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Aru resmi menerima bukti Laporan Harta Kekayaan (LHK) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, yang akan bertarung di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

“Ya kita sudah terima bukti LHK dari kedua pasangan, baik Johan Gonga-Muin Sogalrey (JOIN) maupun Thimotius Kaidel-Lagani Karnaka (KAKA),” akui Ketua KPU Aru, Mustafa Darakay, kepada BeritaKota Ambon, Selasa (29/9).

Bukti itu diterima KPU saat proses pendaftaran. Keduanya telah measukkan itu sebagai persyaratan. “Mereka sudah masukkan dan kami (KPU Aru) terima, berupa bukti laporan harta kekayaan ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagaimana syarat yang tertuang dalam peraturan yang ditetapkan,” jelasnya.

Selain itu, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari kedua Paslon pun sudah dimasukkan sesuai jadwal, yakni, 25 September 2020 lalu. Bahkan sudah diumumkan pada papan pengumuman/informasi milik KPU Aru.

“Jadi untuk pasangan Johan-Muin Sogalrey berjumlah 100 juta, dan pasangan Kaidel- Karnaka berjumlah 10 juta,” urainya.

Selain itu, pihaknya juga telah membatasi dana keluar untuk kampanye sebesar Rp 35 miliar per-Paslon, yang dikuatkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 39 /PL.02.5-Kpt/8107/KPU-Kab/IX/2020, tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020.

“Selain itu, kita juga sudah membatasi dana keluar kampaye untuk para Paslon. Pembatasan dana keluar itu sesuai keputusan KPU,” ucapnya.

Diketahui, ada empat poin dalam keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru tersebut, yakni, pertama, menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 sebesar RP 35.000.000.000.

Kedua, penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, didasari dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

Ketiga, pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, menjadi acuan bagi pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran dana kampanye.

Keempat, pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. (WAL)

 

Comment