by

KUA PPAS 2021 Disampaikan Secara Virtual

Ambon, BKA- Gubernur Maluku, Murad Ismail, secara virtual menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Prioritas (KUA-PPAS) RAPBD tahun anggaran 2021, antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan DPRD Maluku, Kamis (17/12).

Paripurna penyampaian dokumen KUA-PPAS RAPBD itu, dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekda Maluku serta para pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

Dalam sambutannya, Murad mengatakan, penyampaian anggaran tahun 2021 disusun berdasarkan tujuh skala prioritas yang sejalan dengan upaya percepatan pembangunan nasional, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah provinsi Maluku.

Dimana kebijakan umum APBD 2021 antara lain, akan menggambarkan kerangka ekonomi makro daerah termasuk arah kebijakan ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta asumsi dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2021.

Dikatakan, dalam kebijakan pendapatan daerah akan menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besarnya pendapatan daerah 2021, kebijakan daerah yang mencerminkan program dan strategi kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah. Yang merupakan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta strategi pencapaian.

“Disisi lain, dalam pengembangan daerah dan biayaan menggambarkan transaksi untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran,” ungkapnya.

Sedangkan prioritas dan plafon anggaran sementara, lanjut dia, APBD mencerminkan program dan kegiatan, termasuk pula sasaran target kinerja serta masing-masing program.

Sama halnya dengan plafon anggaran sementara tahun 2020, juga diarahkan pada percepatan penanganan dampak Covid-19, serta implementasi RPJMD provinsi Maluku tahun 2019-2024.

Dan untuk kebijakan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,48 triliun. Dimana angka ini lebih rendah dari tahun 2020 sebesar Rp 3,89 triliun rupiah atau terjadi penurunan sebesar 413,409 miliar rupiah atau 10,63 persen.

“Dari gambaran rencana pendapatan daerah, jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah, maka terjadi defisit anggaran sebesar 69,70 miliar,” sebutnya.

Sementara itu, Sekda Maluku, Kasrul Selang mengakui, kalau APBD 2021 mengalami keterlambatan. Namun ada batas waktu dari Kemendagri, yang diberikan sampai akhir bulan Desember 2020 dan harus sudah selesai ditetapkan.

“Karena pada masa ini ada transisi, yakni beberapa hal yang tentunya ada perubahan regulasi terhadap aplikasi dan karena ini sistim baru. Sehingga kemarin, ada beberapa OPD yang harus Bimtek mandiri dan diikuti 34 provinsi. Sehingga merupakan barang baru bagi semua, termasuk kita di Maluku,” tutur Kasrul.

Aplikasi tersebut, sambung dia, di tahun anggaran 2021 dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), nantinya akan mengkafer beberapa banyak aplikasi yang dijadikan satu dalam SIPD. Agar dalam perencanaan anggaran dan lain akan menjadi satu dalam satu SIPD.

“Selama ini yang kita pakai hanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sehingga kita memang agak terlambat dalam penyusunan dokumen KUA PPAS,” tandasnya.

Kasrul juga menjelaskan, tentang besarnya anggaran belanja dibandingkan pendapatan daerah. Sehingga terjadi difisit sebesar Rp 69,70 miliar, namun difisitnya akan ditutup lewat anggaran pembiayaan.

“Memang kita punya pendapatan naik sedikit sekitar Rp 300 miliar, tapi belanja naiknya itu di biaya operasional, pendidikan, kemudian BAK bidang pendidikan, tapi sesungguhnya dia punya belanja trasfer daerah turun sehingga terjadi difisit sebesar Rp 69,70 miliar,”bebernya.

Defisit yang dialami, ujar Kasrul, diakibatkan pasca pandemi Covid-19 dan berbagai proyek yang tertunda dan belum terselesaikan hingga saat ini.

Akibatnya semua anggaran yang ada di OPD mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Yakni salah satu faktornya, terjadi penundaan pekerjaan saat terjadi refocusing anggaran pasca pandemi Covid-19.

“Gubernur kita sudah banyak melakukan langkah-langkah antisipasi, karena kita tidak bisa saja berharap APBD, karena pendapatannya hanya ada tiga lewat PAD. Dan itu hanya sebesar 400 miliar dan dana transfer daerah, termasuk dana bagi hasil, itu pun kini tertekan turun,” tukasnya.(RHM)

Comment