by

Kuasa Hukum Minta Jaksa Jerat Bendahara Desa Rarat

beritakotaambon.com – Ali Rumauw, kuasa hukum dari Muh.Yusuf Rumalean,selaku penjabat kepala desa Rarat,meminta kepada Kejaksaan Negeri SBT Cabang Geser, agar menetapkan bendahara desa Rarat sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD Rarat, Kecamatan Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Sebab, kata dia, terjadi kerugian negara dalam pengelolaan ADD dan DD tersebut, diduga bukan saja melibatkan penjabat kepala Desa, Muh. Yusuf Rumalean, namun banyak bukti mengarah kepada keterlibatan bendahara.
“Untuk itu, kita minta agar bendahara desa juga diseret. Jangan bendahara mahu cuci tangan,” ujar Ali, melalui selulernya, Rabu,(8/9).

Menurutnya, sesuai bukti sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, peran bendahara dalam pengelolaan DD dan ADD itu terlihat.

Selain itu, bendahara mengaku melakukan traksaksi uang masuk keluar atas perintah kades. “Tapi waktu kita periksa tidak seperti itu.bendahara tidak mampu tunjukan bukti-bukti yang kita mintakan di persidangan,”jelasnya.

Jika nanti lanjut dia, dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan, ia akan meminta agar terdakwa membeberkan semua keterlibatan bendahara dalam pengelolaan uang negara tersebut.

“Nanti pada saat pemeriksaan terdakwa, kita akan minta terdakwa buka semua keterlibatan bendahara, agar jaksa juga melihat,” tandasnya.

Sekedar tahu saja, Kepala Cabang Kejari SBT di Geser, Eckhart Palapia mengatakan, sejauh ini, kasus dugaan korupsi ADD dan DD Rarat, Tahun anggaran 2017,2018 dan 2019 yang menyeret terdakwa Muh.Yusuf Rumalean alias Ucu, sudah diperiksa sebanyak 12 saksi di persidangan Pengadilan tipikor Ambon, yang dipimpin hakim ketua Christina Tetelepta.

Menurutnya, dari bukti-bukti yang ada, ada indikasi, uang ini diketahui bukan hanya terdakwa sendiri, namun ada pihak lain.

Baca juga: ODGJ Dipasung, Pemda Tual dan Aru Diam

“Karena itu, kita sementara dalami bukti-bukti dari keterangan saksi-saksi ini. Sudah 12 saksi yang diperiksa, masih kurang 5 saksi lagi. Nah, nanti sidang periksa saksi bendahara ini baru kita lihat. Karena indikasi keterangannya menonjol disitu,” tandas Palapia, Selasa (10/8).

Baca juga:
Kejati Diminta Tetapkan Tersangka Korupsi PT Kalwedo

Sebelumnya diberitakan, dalam dakwaan jaksa mengatakan, kasus ini terjadi setelah pemerintah mengalokasikan anggaran ADD dan DD kepada Desa Rarat sejak tahun 2017,2018 dan 2019 dengan nilai pertahun sebesar ratusan juta.

Namun dalam realisasi, terdakwa tidak transparan, serta sejumlah item di dalam RAB tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Diantaranya, bantuan bahan bangunan kepada masyarakat dan sejumlah kegiatan Desa yang didapati fiktif. Padahal Desa Administratif Rarat, setiap tahun menerima dana dari pemerintah hampir mencapai ratusan juta.

Atas perbuatannya itu, JPU mendakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no. 31 tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (SAD)

Baca juga: Pemkot Beri Penghargaan ke Harian BeritaKota Ambon

Comment