by

Kunker DPRD Potensi Bawa Kluster Baru

Ambon, BKA- Perjalanan dinas 35 anggota DPRD Kota Ambon ke Jakarta, dinilai berpotensi membawa kluster baru penyebaran Covid-19. Sebab, saat kembali dari kunjungan kerja (kunker) beberapa hari kemarin, puluhan anggota DPRD ini tidak dikarantina.

Selain tidak karantina, puluhan wakil rakyat ini tidak menjalani rapid test. Sebagian anggota justru sudah berkantor seperti biasa dan menghadiri agenda rapat badan anggaran (Banggar) bersama pihak ekskutif Pemerintah Kota Ambon.

Puluhan anggota legislatif (Aleg) ini, sebelumnya melakukan studi banding ke kota Bekasi, Bogor serta beberapa Kementerian di Jakarta Pusat, pada pekan kemarin.

Padahal, sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, studi banding DPRD maupun agenda ke luar daerah sementara harus ditiadakan dan bisa dilakukan secara virtual.

Parahnya, kebijakan itu diabaikan. Dan setelah kembali ke kota Ambon, hampir seluruh anggota tidak melakukan rapid test maupun karantina. Lantaran berpegang dengan hasil rapid test yang berlaku selama 14 hari, saat akan bertolak ke Jakarta.

Anggota DPRD Kota Ambon, Morist Tamaela saat ditemui mengaku, dirinya telah melakukan rapid test mandiri di rumah dan mempublikasikan hasil rapidnya lewat media sosial.

Namun Ia tidak mengetahui apakah 34 anggota DPRD lainnya sudah melakukan rapid test atau belum. Pasalnya, saat tiba di kota Ambon, tidak ada pemeriksaan rapid test maupun swab test untuk mengetahui kondisi para pelaku perjalanan apakah bersih dari virus mematikan tersebut atau tidak.

Sekretaris Fraksi Nasdem ini menilai, harusnya ada pemeriksaan ketat bagi para pelaku perjalanan. Termask bagi ASN maupun pejabat daerah yang baru tiba dari luar daerah. Karena sangat rawan jika para pelaku perjalanan dibiarkan masuk kota Ambon tanpa rapid test atau swab.

“Proses rapid dan swab ini penting, apalagi saat ini kan swab test massal di instansi pemerintah dan itu bergilir. Harusnya juga dilakukan ke DPRD yang baru saja selesai lakukan perjalanan dinas. Memang sangat rawan dan potensi kluster baru itu bisa saja. Karena tidak ada rapid test dan swab. Kalo saya sendiri sudah rapid dan hasilnya nonreaktif. Yang lain mungkin belum,” ungkap Tamaela, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (18/8).

Menurut dia, saat pelaku perjalanan tiba tanpa rapid atau swab, maka kondisi mereka perlu dipertanyakan. Karena aktivitas di luar daerah sangat rentan terhadap munculnya kluster baru penyebaran Covid-19.

“Jakarta kemarin itu PSBB Transisi tahap IV. Tapi aktivtas di sana itu Longgar dan itu rawan. Dan ketika kita kembali tidak memproteksi diri, maka kita telah membawa bibit atau kluster baru. Maka untuk memastikan itu tidak terjadi, perlu ada rapid test atau swab, dan kalau reaktif maka silahkan karantina. Jadi minimal itu harus dilakukan,” sebutnya.

Ditanya untuk swab massal yang dijanjikan akan dilakukan DPRD, Tamaela mengaku siap bersama fraksinya.

“Saya sendiri sangat siap. Tentunya kita semua berharap non reaktif atau negatif. Dan kalau misalnya positif,. wajib ikuti aturan. Karena sebelum mengkritisi, kita dulu harus terapkan aturan. Dan besok mungkin saya akan swab test mandiri dan akan saya publikasikan di media sosial,” cetusnya.

Tamaela berharap, Pemerintah Kota Ambon lebih maksimal terhadap protokol kesehatan bagi para pelaku perjalanan yang masuk Kota Ambon.
Yakni wajib melakuka rapid test hingga swab test. Dan kalau haslnya reaktif atau positif, maka harus dilakukan karantina.

“Harus ada sinergitas Pemerintah kota dan provinsi, minimal harus ada rapid test kepada pelaku perjalanan dari luar daerah yang masuk Ambon. Dan kalau reaktif ya harusbsi karantina. Intnya aturan protokol kesehatan harus benar benar ditetapkan, agar tidak ada kluster baru,” pesan mantan Jurnalis ini. (UPE)

Comment