by

Kuota Mitan Maluku Dikurangi

Ambon, BKA- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tana (Mitan) di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Maluku, ternyata diakibatkan pengurangan kuota yang dilakukan pihak Pertamina kepada pihak distributor.

Pernyataan itu disampaikan pimpinan CV Hasindo Multi Oil, Hasan Duwila, yang merupakan salah satu distributur di Kabupaten Buru, pada rapat lanjutan Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama Pertamina dan distributur, untuk membahas kelanggkaan Mitan di beberapa kabupaten/kota di Provnsi Maluku, Jumat (22/1).

Pernyataan tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pernyataan Plt Sales Area Manager (SAM) Retail Maluku PT Pertamina (Persero) Regional Maluku-Papua, Lucky Hariyanto, pada rapat sebelumnya, yang menyampaikan, kuota yang diberikan sudah sesuai dengan kuota yang diberikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Bahkan pernyataan itu terkesan mendapat dukungan para distributor yang ada di Pulau Ambon.

Namun pada rapat yang turut menghadirkan distributor dari Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur (SBT) dan Maluku Tengah (Malteng), berhasil mengungkap fakta lain.

Menurut Duwila, ada pengurangan kuota Mitan yang pihaknya terima dari Pertamina dalam per bulan. Dari kuota 200 kilo liter turun menjadi 175 kilo liter bahkan hanya 100 kilo liter per bulan.

“Perlu saya sampaikan, bicara kelangkaan Mitan di Buru jelas memang terjadi. Singkat saja, bahwa ini akibat dari pengurangan kuota yang selama ini diawali dengan 200 kilo liter per bulan, selanjutnya turun menjadi 175 kilo liter, kembali turun menjadi 150 kilo liter, kembali turun 145 kilo liter dan sekarang hanya bermain dikisaran 100 kilo liter per bulan,” terangnya.

Jika kuota yang diberikan dirata-ratakan sekitar 200 kilo liter per bulan, maka merupakan kuota pas untuk wilayah distribusinya ke pangkalan-pangkalan, khusunya di Kecamatan Namlea.

Untuk diketahui di Kabupaten Buru terbagi atas tiga rayon, yakni, Kecamatan Namlea, Air Buaya dan Mako atau daerah Wayapo.

Khusus untuk kebutuhan Mitan di Kecamatan Namlea, kata Duwila, hanya 140 kilo liter per bulan. Dengan kuota itu, jika dirata-ratakan dengan konsumsi masyarakat di Kecamatan Namlea yang memiliki 11.500 KK, tentu tidak cukup.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Maluku daerah pemilihan (dapil) Buru-Buru Selatan (Bursel), Asis Hentihu, menjelaskan, mengatasi persoalan tersebut harus butuh instrumen pengawasan yang melibatkan pihak kepolisian.

Kerena yang terjadi, masih ada kelangkaan diberapa kabupaten, seperti, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Olehnya harus ada extra pengawasan ketat dari semua pihak untuk melihat persoalan tersebut.

Sebab sampai saat ini belum bisa disimpulkan, siapa yang bermain dibalik kelangkaan yang terjadi. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang sesuai.

UU BPH Migas harus melibatkan Dinas Perdagangan dan institusi kepolisian, untuk bagaimana bisa mengungkap oknum-oknum yang bermain dalam kelangkaan ini.

“Sekali lagi bagi, saya ingin ada institusi penegak hukum sesuai dengan kewenangannya, Indag juga. Bahkan Indag saja tidak dapat data yang kongkrit dari pihak Pertamina. Mestinya Indag juga harus punya data kabupaten/kota terhadap jumlah kuota yang diterima, termasuk kalau ada kuota tambahan. Tapi kenyataannya, Pertamina terkesan tertutp dan tidak memberikan data itu,” katanya.

Oleh sebab itu, DPRD lewat Komisi II akan membentuk Pansus untuk melakukan fungsi pengawasan sesuai fungsi dan tugas anggota legislatif.

“Bagi saya, menduga semua ini adalah mainan yang dimainkan secara sistematis. Kenapa sistematis, karena ini pola dan modusnya tumbuh banyak di kabupaten kota. Sehingga saya definisikan sebagai mafia yang memanfaatkan situsasi. Misalnya untuk pengelolaan aspal untuk pembuatan jalan yang begitu banyak, dan untuk campunya salah satu bahanya Mitan. Tapi untuk memastikannya, mustinya penegak hukum masuk dan ambil bagian untuk fungsi pengawasan bersama-sama dengan Indag,” pungkasnya. (RHM)

Comment