by

Kurang 5 Saksi, Kasus DPRD Ambon Segera Diekspos

beritakotaambon.com,- Aroma perbuatan melawan hukum terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Kota Ambon hampir tercium.

Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon rencana akan memeriksa lima saksi lagi, setelah itu akan dilakukan ekspos di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Fris Nalle, mengungkapkan, lima saksi yang akan diperiksa penyelidik, yakni, pihak panitia lelang.

Sejauh ini, ungkapnya, terhadap penyelidikan kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,3 miliar itu, Kejari Ambon telah memeriksa sekitar 77 saksi.

“Kita sudah periksa 34 anggota DPRD, 3 dari swasta dan 40 lagi dari ASN. Tinggal kita periksa 5 saksi lagi dari panitia pelelangan,” ungkap Kajari, kepada wartawan, Jumat (14/1).

Menurutnya, pemeriksaan 5 saksi dari panitia lelang itu, untuk menyamakan keterangan-keterangan saksi sebelumnya yang telah diperiksa jaksa. “Termasuk saksi dari swasta itu. Kita mau dengar keterangan dari panitia lelang, seperti apa sebenarnya. Karena ada anggaran yang digunakan juga di sana,” imbuhnya.

Jaksa berpangkat tiga bunga melati ini mengaku, terhadap penyelidikan kasus ini, jaksa telah menemukan adanya indikasi korupsi. Hanya belum bisa diekspos ke publik, sebab tim belum selesai melakukan pemeriksaan terhadap saksi.

Dia mengaku, dari temuan BPK senilai Rp 5,3 miliar ini, ternyata sudah ada dana yang dikembalikan sebesar Rp 1,5 miliar yang masuk di rekening Pemerintah Kota Ambon.

Selain itu, ada juga dana sebesar Rp 400 juta yang diserahkan ke bendahara di Sekretariat DPRD kota Ambon.

“Ini merupakan temuan-temuan yang akan kita dalami, karena kita juga mau ada upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dari kasus ini. Kalau uangnya dikembalikan, syukur lah. Karena hal utama yang kita kejar adalah penyelamatan kerugian keuangan negara,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Kejari Ambon itu melanjutkan, terhadap penyelidikan kasus ini, jaksa tidak pernah main-main sebagaimana yang diberitakan sejumlah media di publik.

“Yang pastinya, kita kerja berdasarkan SOP yang ada. Rencananya dalam bulan ini, kita akan ekspos di Kejati Maluku, karena perkara ini menjadi atensi pimpinan juga. Saya juga berharap, publik tetap tenang dan mengikuti progres yang dilakukan pihak kejaksaan,” tandasnya.

Diketahui, kasus ini terkuak setelah BPK RI menemukan adanya penyimpangan anggaran dalam realisasi sejumlah item dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 5,3 miliar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di DPRD Kota Ambon.

Terkait temuan itu, BPK telah memberikan waktu selama kurang lebih 60 hari untuk dilakukan pengembalian atau penyelesaikan secara internal di parlemen Belakang Soya tersebut.

Namun kesempatan itu tidak digubris tiga pimpinan dan sejumlah anggota DPRD, sehingga Kejari Ambon melakukan pengusutan terhadap kasus ini.(SAD)

Comment