by

Lagi, Kejati Garap Saniri Negeri Tawiri

Ambon, BKA- Bukti korupsi yang dikantongi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan milik negeri Tawiri, untuk pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, sepertinya belum rampung.

Hal itu bisa dilihat dari upaya yang dilakukan penyidik Kejati Maluku, yang masih melakukan pemeriksaan dari unsur Saniri Negeri Tawiri.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengungkapkan, tim penyidik Kejati Maluku masih fokus dalam penyidikan kasus dugaan korupsi
yang diduga merugikan uang negara sebesar Rp 4,3 miliar.

Lanjutnya, salah satu Saniri Negeri Tawiri kembali di periksa. Kali ini yang diperiksa inisial W.D di ruang Pidsus Kejati Maluku.

“Saksi W.D diperiksa sejak pukul 9.45 WIT sampai 11.48 WIT,” jelas Sapulette, Jumat (29/1).

Pada pemeriksaan itu, Penyidik Kejati Maluku mencecar saksi WD dengan 16 pertanyaan. “Saksi diperiksa oleh penyidik YE Oceng Almahdali. Untuk materi pemeriksaan, seperti bisanya, hal itu merupakan ranah penyidik. Tidak bisa dipublis ke media,” pungkasnya.

Sebelumnya, Penyidik Kejati Maluku juga memeriksa pemilik lahan, S. Sipakoly sekitar 4 jam di ruang Pidsus Kejati Maluku.

“Jadi untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan Milik Negeri Tawiri untuk Pembangunan Darmaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, penyidik kembali memeriksa pemilik lahan inisial S.S,” ungkap Kasi Penkum Kejati Makuku, Sammy Sapulette, di ruang kerjanya, Kamis (28/1).

Menurutnya, dalam pemeriksaan itu, tidak hanya pemilik lahan yang diperiksa penyidik. Ikut diperiksa juga N. D. H. yang merupakan anggota Saniri Negeri Tawiri.
“Ada anggota Saniri juga diperiksa bersama-sama. Pemeriksaan mulai pukul 09.20 WIT hingga 12.30 WIT, dengan 21 pertanyaan. Dua saksi tersebut diperiksa penyidik I Gede Wiratama dan YE Oceng Almahdali,” beber Sapulette.

Disinggung soal apa saja materi pemeriksaan yang berlangsung, kata Sapulette, hal itu adalah kewenangan penyidik. Sepanjang penyidik tidak mau membuka itu ke publik, maka tidak bisa dipublis. “Kalau materinya itu kewenangan penyidik, ikuti saja,” tukas Sapulette.

Sumber di Kejati Maluku mengaku, untuk penyidikan kasus ini, penyidik hingga kini masih mengumpulkan bukti-bukti tambahan, untuk melakukan pelimpahan berkas perkara tersebut ke BPKP Wilayah Maluku dan Malut.

“Ini penyidik lakukan untuk kepentingan perampungan berkas perkara dan dilimpahkan ke BPKP untuk perhitungan audit. Sebab sesuai SOP, penetapan tersangka dilakukan harus Kejati kantongi hasil audit lebih dulu dari lembaga yang berwenang menghitung jumlah kerugian keuangan negara,” singkatnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi pembebasan lahan bagi pembangunan Dermaga dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, senilai Rp 4,3 miliar, dilaporkan salah satu Saniri di Desa Tawiri.

Awalnya, Raja Tawiri nekad mengesampingkan aturan, yakni, dirinya menunjuk stafnya di bagian Kaur Umum Negeri Tawiri, SR, yang adalah orang dekatnya untuk membuat dokumen pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBN.

Padahal sesuai mekanisme, hal itu harus dilakukan Sekretaris Negeri Tawiri, DH, karena yang bersangkutan masih aktif. Selain itu, JS, salah satu pemilk lahan sebanyak 11 objek yang ikut dikapling untuk dermaga TNI AL tersebut, uangnya tak jelas.

Sampai sekarang, Pemerintahan Negeri Desa Tawiri baru membayar lima objek, dengan dana Rp 1,1 miliar. Sedangkan yang seharusnya Pemerintahan Negeri Tawiri bayarkan untuk lima objek tersebut adalah Rp 3,6 miliar.(SAD).

Comment