by

Lagi, Tunggakan Pembayaran TPP Dipertanyakan

Ambon, BKA- Geram dengan sikap Pemerintah Kota Ambon yang belum juga melunasi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), sejumlah anggota DPRD Kota Ambon kembali angkat bicara. Mereka mendesak Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A. G. Latuheru segera menyelesaikan pembayaran tunggakan TPP.

Anggota DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikyuluw mengatakan, Pemerintah Kota Ambon hingga saat ini belum dapat menyelesaikan tunjangan pengasilan pegawai (TPP) pegawai yang belum terbayarkan. Padahal TPP merupakan hak yang harus diperoleh setiap pegawai Pemkot Ambon.

“Ini sudah menjadi kesepakatan badan anggaran DPRD untuk memanggil Pemerintah Kota untuk menanyakan Dinas Keuangan Kota terkait tunggakan TPP yang belum dibayarkan. Ini ada apa, hingga saat ini belum dituntaskan,” kesal Nikyuluw, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Kamis (7/1).

Politisi PDIP ini mengaku, sebelumnya sudah ada garansi dari Pemerintah Kota Ambon untuk membayar seluruh tunggakan TPP pada tanggal 18 Desember 2020 lalu. Bahkan disampaikan, bahwa pembayaran TPP tersebut akan dibayarkan per triwulan. Sayangnya, untuk akhir tahun 2020, TPP tersebut hanya dibayarkan untuk 1 bulan. Dan belum ada kejelasan hingga saat ini.

“Kasihan dengan hak-hak pegawai negri. Aturannya dari TPP itu kan wajib setalah memasukan dokumen administrasi. Akan tetapi ini sudah berkali-kali, tetapi masih sama saja. Jangan untuk menjaga image atau kepentingan politis dalam lingkaran pemerintah, lalu memberikan garansi yang tidak rasional. Dan juga TPP untuk ASN saja tidak terbayar sampai sekarang,” heran dia.

Menurutnya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy juga harus melihat persoalan ini secara serius. Sebab, banyak ASN juga yang mengalam kesulitan pasca pandemi Covid-19. “Orang sudah kerja setegah mati, tapi tidak dibayarkan keringatnya,” tukasnya

Hal senada disampaikan anggota DPRD Kota Ambon, Obed Souissa. Menurutnya, persoalan TPP harus menjadi prioritas yang harus diselesaikan Sekkot Ambon selaku Kepala Tim Anggaran Pemerintah Dareah (TAPD) Kota Ambon.

“Sekot jangan cuman sekedar mendengar, langsung turun dan lihat perkembangannya dan menanyakan ke kepala uangan langsung. Apakah masih punya uang atau tidak itu, baru dikatakan pimpinan yang tegas dan prihatin. Jadi harus segera bayar itu TPP,” pungkas Politisi Demokrat ini. (UPE)

Comment