by

Lanud Pattimura Diminta Tak Ganggu Usaha Warga

Persoalan sengketa lahan antara Pemerintah Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon dengan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura Ambon, berdampak terhadap salah satu kios warga yang sempat disegel pihak Lanud Pattimura, Jumat (9/7) pekan kemarin.

Warga berharap, pihak Lanud Pattimura tidak lagi mengganggu usaha warga, yang dikaitkan dengan persoalan sengketa lahan dengan Negeri Tawiri.

Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Benediktus Sarkol menjelaskan, tanah yang berada di kawasan Walawat dan Kampung Pisang yang di bangun kios oleh salah satu masyarakat, merupakan tanah sah milik petuanan Negeri Tawiri bukan Lanud Pattimura.

Menurutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) memiliki posisi konstitusional dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara yuridis-normatif, KMHA telah diakui kewenangan dan hak tradisionalnya dalam konstitusi.

“Selain itu juga, kalau kita lihat dalam putusan MK No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara,” terang Benediktus, saat menghubungi koran ini, Senin (12/7).

Atas dasar tersebut dan juga lewat Saniri Negeri, lanjut dia, masyarakat beserta pihak pemerintah negeri akhirnya membuka segel pada kios warga, yang sebelumnya disegel oleh pihak Lanud Pattimura.

Sementara itu, Petronela Wukanubun (52) salah satu warga Tawiri ini mengaku, dirinya terpaksa menandatangani surat tersebut karena di kekang bahkan diancam pihak AURI. Jika tidak menandatangani maka kiosnya akan di segel.

“Hari pertama mereka datang itu mereka suruh tanda tangan. Katanya cuman untuk pendataan. Kemudian hari ke dua mereka datang dengan meterai memaksa kami untuk tanda tangan. Jika tidak menandatangani maka kios saya akan di segel. Dengan terpaksa saya menandatanganinya. Karena kios ini sumber pendapatan saya. Ini sumber kehidupan keluarga saya,” beber Petronela.

Sementara itu, Ketua Tim Pengurus Masalah Sengketa Tanah, Max menambahkan, masalah ini akan ditindaklanjuti oleh pihaknya yang sudah dibentuk. Pihaknya akan berkordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon dan DPRD, bahkan instansi terkait masalah tersebut.

Dirinya berharap, selama proses tersebut berjalan, pihak Lanud Pattimura tidak mengganggu usaha milik warga.

“Bila perlu kita tempu jalur hukum. Selama masa itu kami juga akan membuat surat kepada pihak AURI. selama kami berproses, jangan ada yang menggangu usaha warga, apalagi sampai menyegelnya,” tegasnya. (BKA-2)

Comment