by

Larang Peliputan, Oknum DPRD Maluku Dikecam AJI Ambon

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon mengecam sikap sejumlah anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku yang melarang para wartawan melakukan peliputan, saat rapat terbuka terkait pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2020 di lima kabupaten bersama 12 mitra kerja, di gedung DPRD Maluku, Karpan, Ambon, Jumat (4/6).

Tak hanya larangan peliputan, Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw bahkan memaksa agar salah satu wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy segera menghapus video rekaman hasil pembicaraan komisi dengan mitra, salah satunya Kadis PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy.

Pantauan di lapangan, aksi pelarangan itu terjadi sekitar pukul 11.52 WIT. Dimana saat itu, Mesya Marasabessy sedang merekam video pembicaraan yang disampaikan Kadis PUPR Maluku.

Saat perekaman berlangsung, salah satu anggota Komisi III, Ayu Hindun Hasanusi memanggil jurnalis tersebut dan bertanya, apakah yang bersangkutan wartawan atau bukan. Namun setelah diketaui bahwa Mesya adalah seorang wartawan, Ayu lantas memberikan interupsi kepada Ketua Komisi, agar tidak ada wartawan yang meliput pemibicaraan saat rapat berlangsung.

Padahal rapat tersebut adalah rapat terbuka, sehingga sejumlah jurnalis yang bertugas di DPRD Maluku turut meliput rapat dimaksud.

Selanjutnya, Richard Rahakbauw pun meminta kepada jurnalis bersangkutan agar menghapus video rekaman.

“Siapa yang video ? Hapus, hapus sekarang,” teriak Rahakbauw, disela-sela rapat. Politisi Golkar yang dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai calon Walikota Ambon 2024 itu, bahwa meminta meminta salah satu staf DPRD untuk memeriksa telepon genggam yang digunakan Mesya saat merekam video tersebut.

“Hei, periksa Hp-nya, apakah dia sudah hapus atau belum, cepat periksa,” serunya.

Sementara itu, Kadis PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy, juga ikut-ikutan meminta agar rapat tersebut baiknya berlangsung tanpa di liput media. “Saran saya, ada baiknya rapat ini tidak usah diliput oleh jurnalis,” sebut Kadis.

Akhirnya, Ketua komisi pun mengintruksi untuk seluruh jurnalis yang sedang meliput rapat tersebut agar keluar dari ruangan rapat.

Anehnya, setelah selesai rapat, Richard Rahakbauw pun kemudian meminta maaf kepada jurnalis perempuan itu. “Ade (adik) kaka (kakak) minta maaf e, kaka tidak tau, aman to,” ujar Rahakbauw, dengan dialek Ambon.

Menaggapi masalah tersebut, Ketua AJI Kota Ambon, Tajudin Buano mengatakan, pelarangan yang dilakukan beberapa anggota DPRD Maluku itu telah menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang publik. Dan jelas-jelas menyalahi undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Yang didalamnya menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Karena kerja-kerja jurnalistik mulai dibatasi, alhasil peran pers bagi kepentingan masyarakat mulai terganggu. Selain itu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dijamin oleh undang-undang juga terabaikan,” kesal Tajudin.

Menurutnya, atas perlakuan sejumlah anggota DPRD tersebut, maka AJI Kota Ambon telah mengeluarkan pernyataan sikap diantaranya, meminta agar anggota DPRD Maluku taat hukum dan undang-undang yang berlaku.

Sebab, kata Tajudin, siapapun yang melawan hukum karena sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan profesi pers, bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp 500 juta, (Pasal 18 ayat 1) UU no 40 tahun 1999.

“Poin kedua, pelarangan kegiatan jurnalistik oleh sejumlah anggota DPRD Maluku, bertentangan dengan undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sebagaimana pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum,” tegasnya.

Poin berikut, tambah dia, telah melanggar ketentuan undang-undang yang melindungi jurnalis sebagaimana undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Berikut, pasal 14 ayat (1) dan (2) undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Yakni menegaskan, bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. (RHM)

Comment