by

Laturua: Tindakan Ketua DPRD Aru Bukan Kejahatan

Ambon, BKA- Kasus tindak pidana Pemilu yang membelit Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, menurut Ketua DPW Nasdem Maluku, Hamdani Laturua, merupakan hal biasa. Itu merupakan konsekuensi proses politik.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan kader Partai Nasdem Maluku itu saat berkampanye, bukan suatu kejahatan. Melainkan sebuah pelanggaran dalam kampanye.

“Persoalan Aru, itu biasa. Itu konsekuensi dari proses politik. Karena bersangkutan sedang menjalankan tugas partai dalam hal sampaikan orasi. Mungkin ada kejanggalan sedikit yang dia sampaikan. Tapi itu bukan suatu kejahatan, itu pelanggaran. Dan itu masih dalam taraf normal, dan bukan suatu kejahatan,” sebut Laturua, saat ditemui usai melakukan pembagian sembako kepada warga kurang mampu jelang HUT ke-9 Partai Nasdem, Selasa (10/11).

Terkait masalah itu, Ia mengaku bersama para pengurus Nasdem Maluku telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Aru. Dan selaku Ketua DPW, dirinya telah melakukan pembinaan dan mengarahkan seluruh kader dalam berkampanye.

“Kebetulan kita sudah dari sana, untuk berikan pembinaan ke teman-teman dalam menyampaikan orasi dan narasi. Narasi saat penyampaian kampanye itu, kalau misalnya kita melihat kejahatan ada disana, maka harus pakai kata menduga atau disinyalir. Sehingga ada alasan, maaf untuk tidak menuduh yang besangkutan melakukan suatu kejahatan,” pesan Laturua.

Lebih lanjut, Laturua mengungkapkan, memasuki usia ke 9 tahun, Partai Nasdem Maluku makin meningkatkan konsolidasi, serta pendekatan kepada masyarakat dalam proses pelayanan. Termasuk meminta restu masyarakat di 4 kabupaten untuk memenangkan Pilkada serentak 2020.

Yakni di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Buru Selatan (Bursel), Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Kepulauan Aru.

“Untuk 4 kabupaten kita telah berproses. Sampai hari ini (kemarin), kita sudah lakukan pendekatan. Kita harapkann doa dari masyarakat di empat kabupaten itu, untuk bisa berikan kepercayaan kepada pasangan calon yang diusung Nasdem. Agar dengan kepercayaan itu, Nasdem bisa meraih kemenangan dan melakukan tugas melayani masyarakat setempat,” katanya.

Menurutnya, Pilkada berbeda dengan Pilpres ataupun Pileg. Pilkada bukan merupakan pertarungan partai, tetapi pertarungan pasangan calon yang diusung masing-masing partai politik. Dan bagi Nasdem di Maluku, jelang Pilkada serentak 9 Desember 2020, tidak melihat hal tersebut. Tetapi menempatkan diri secara proporsional dalam proses Pilkada, untuk bagaimana meyakinkan masyarakat dengan melihat pasangan calon yang direkomendasikan Nasdem Maluku, dapat mengayomi dan melayani masyarakat ketika terpilih.

Dikatakan, hingga saat ini belum ada laporan kader Nasdem yang mbalelo dari keputusan partai untuk Pilkada serentak di 4 kabupaten tersebut. Dan jika ada, kata dia, tentu akan dipanggil dan mempertanyakan sikap kader tersebut.

“Sampai hari ini (kemarin), belum ada kader Nasdem yang mbalelo. Tetapi kalau manakala ada kader begitu, kita akan panggil untuk pertanyakan alasan itu. Dan kalau sampai pada tahap pemecatan, itu domainnya DPP, bukan wilayah. Dan harus ada fakta yuridis dan bukti dilapangan, bahwa kader Nasdem mbalelo,” pungkasnya. (UPE)

Comment