by

Legalkan Miras, Maluku Terabaikan

Ambon, BKA- Kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengembangan ekonomi di Indonesia kembali mengabaikan Provinsi Maluku. Sebab, berdasarkan Pepres nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Presiden Joko Widodo, pada 2 Februari 2021 telah melegakan miras kepada empat provinsi di Indonesia.

Diantaranya, Provinsi Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Papua. Padahal, Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah yang menghasilkan minuman tradisional kualitas terbaik dari berbagai bahan alami. Seperti pohon Mayang, kelapa dan Koli. Bahkan minuman tradisional tersebut telah menjadi sumber pendapatan masyarakat sejak dahulu.

Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Yesry Lolopaly menyebutkan, tindakan presiden merupakan bentuk diskriminasi kepada Provinsi Maluku. Padahal upaya melegalkan minuman tradisional atau yang disebut sebagai sopi, telah diupayakan regulasinya oleh berbagai pihak. Mulai dari pemerintah hingga DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Namun persoalan justru tak mendapat perhatian Pemerintah Pusat.

“jika beberapa wilayah lain mendapat kesempatan untuk melegalkan miras sebagai upaya peningkatan ekonomi daerah. Mengapa sampai Maluku tidak masuk di dalam skala prioritas pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lanjutnya, Berdasarkan UUD 1945 pasal 28 A, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka jika berbicara terkait Sopi yang merupakan mata pencarian atau sumber pendapatan secara ekonomis di masyarakat Maluku, hal ini berarti presiden membatasi masyarakat Maluku dalam hal hak hidup.

Bahkan kata dia, selain dari sisi ekonomis sopi dari sisi budaya juga merupakan salah satu alat yang dijadikan alat penunjang adat dan budaya khususnya masyarakat MBD. Karena itu berdasarkan pasal 28 pasal 18 huruf B, bahwa negara menghormati dan menghargai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisional. Sepanjang tidak bertentangan dengan konsitusi, maka hal itu dapat merugikan sturktur adat dan budaya masyarakat.

“Seingat saya di tahun 2016 bulan Oktober, Kepala BPNB Maluku sudah menyatakan bahwa sopi telah ditetapkan sebagai warisan budaya. Namun dalam hal ini mengapa sampai pemerintah provinsi tidak mengusulkan kepada presiden untuk selanjutnya ditetapkan sehingga dalam produksi minuman keras bisa dilegalkan oleh pemerintah,” terangnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD MBD ini mengaku, merasa penting untuk menyikapi kebijakan pemerintah pusat, terkait pelegalan miras yang tidak seimbang. Dia juga mendesak Gubernur Maluku, Murad ismail dan DPRD Provinsi Maluku untuk secepatnya diusulkan kepada Pemerintah Pusat. Dalam hal ini presiden, sehingga status provinsi Maluku bisa sama dengan 4 Provinsi lainnya.

“Jika Maluku telah mendapat kesempatan yang sama, baik investor asing maupun investor lokal ketika dengan legalnya produksi minuman keras, maka dengan sendirinya pabrik soal pengolahan dan produksi sopi di Provinsi Maluku akan dibangun. Tetapi sepanjang hal ini tidak diusulkan kepada pemerintah pusat, maka tidak akan ada investor asing yang berani masuk ke Maluku untuk melakukan produksi terhadap sopi di daerah ini,” tegasnya

Ditambahkan, terkait pengelolaan sopi hingga saat ini hanya soal kadar. Karena kadar etanol yang diatur dalam ketentuan itu hanya sampai dengan 55 persen kadar etanolnya, tetapi sopi yang diproduksi oleh petani rakyat kita di Maluku itu kadarnya melebihi dari 55 persen, itu berarti bahwa akan dibatasi soal peredaran karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

“Tetapi jika Maluku mendapat kesempatan yang sam dengan empat Provinsi tersebut, maka dengan adanya pabrik, tentu sopi dapat dikemas sesuai dengan standarisasi miras yang sesuai dengan Ketentuan undang-undang. Sehingga sopi akan menjadi minuman yang akan setara dengan minuman beralkohol lainnya yang dapat dipasarkan. (GEM)

Comment