by

Lelang Proyek Karantina Covid-19 Cacat Prosedur

DOBO-BKA, Proses lelang terhadap proyek pembangunan rumah karantina Covid-19 di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ-LPSE) Kabupaten Kepulauan Aru, diduga tidak sesuai prosedur.

Sebab, penetapan pemenang proyek secara terang-terangan diarahkan ke penyedia tertentu, yaitu CV Fajar Berkah Abadi, dengan harga penawaran Rp3.545.541.548,82 yang mendekati nilai HPS Rp3.564.999.999.99.

Perbuatan ini pun mendapat tanggapan dari sesama kontraktor, salah satunya Direktur CV. Wahyu Perkasa, Lili Walay. Dirinya melayangkan surat sanggahan ke Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ-LPSE) Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor 02/SGH/WHP/D/2021.

Baca juga: Pencarian Nelayan Hilang Di Laut Banda Terus Berlanjut

Dalam surat sanggahan Walay, yang diterima media ini mengatakan, pihaknya menilai, proses pelelangan yang dilakukan UKPBJ-LPSE terhadap proyek pembangunan rumah karantina Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru diduga sarat rekayasa. Sehingga mengakibatkan terjadi persaingan usaha tidak sehat dalam proses pelelangan tersebut.

“Ini jelas sekali ada dugaan tak baik dalam proses pelelangan rumah karantina Covid-19 di daerah ini. Sebab, sudah kurang lebih 70 paket pekerjaan kontruksi yang dilelang oleh Pokja pemilihan UKPBJ Kabupaten Kepulauan Aru, tidak ada satupun dilakukan penambahan persyaratan seperti pada pekerjaan pembangunan rumah karantina Covid-19 dimaksud,” ungkapnya

Menurut Walay, pokja pemilihan jasa konstruksi secara terang-terangan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Olehnya itu, pihaknya meminta agar proses penetapan pemenang dibatalkan dan segera dilakukan pelelangan ulang. Dan apabila pengaduan tidak ditanggapi, maka pihaknya akan segera melayangkan surat pengaduan ke Polres Kepulauan Aru.

Baca juga: Desak Tetapkan Tersangka Bandara Banda Neira

“Saya minta pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), agar dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk menyelesaikan pengaduan itu. Dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru yang menangani pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat segera menanggapi pengaduan kami, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalau ini tidak ditanggapi, maka kami akan layangkan pengaduan ke Polres Kepualuan Aru,” ancam dia. (WAL)

Comment