by

Lengkapi Bukti Tersangka ADD Haruku, Jaksa Garap Ahli Inspektorat

beritakotaambon.com – Penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Ambon melakukan terhadap saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Malteng, Rabu (27/10).

Pemeriksaan terhadap ahli dari Inspektorat Kabupaten Malteng itu dilakukan untuk melengkapi bukti dua tersangka kasus dugaan korupsi ADD dan DD Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Malteng.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Ambon, Djino Talakua, mengatakan, terhadap kasus dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Haruku, saat ini penyidik masih fokus melakukan perampungan berkas perkara kedua tersangka.

Kedua tersangka, yakni, Raja Negeri Haruku, ZF, dan Bendahara Negeri Haruku, SF.

Baca juga: Kasus DD dan ADD Warloy Kandas di Kejari Aru

“Perampungan berkas dilakukan termasuk didalamnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Inspektorat Maluku Tengah,” ungkap Talakua.

Pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Malteng, katanya, sangat penting dalam perkara ini. Karena ahli merupakan saksi fakta yang melakukan audit investigasi terhadap anggaran ADD dan DD tersebut.

“Yang pastinya, ahli ini orang yang mengetahui langsung terhadap anggaran ini. Selain itu, dia (ahli) juga bisa saja merupakan auditor yang menghitung kerugian keuangan negara terhadap dana ADD dan DD ini,” ujarnya.

Jaksa berdarah Saparua itu menambahkan, terhadap proses penyidikan kasus ini, penyidik terus melakukan berbagai rangkaian penyidikan untuk melengkapi berkas perkara dua tersangka tersebut.

“Jadi rangkaian penyidikan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kedua tersangka. Selanjutnya, kalau sudah rampung berkasnya, baru dilakukan penahanan,” tandasnya.

Baca juga: Jaksa Segera Nyatakan Sikap Terkait Kasus Jembatan Koijabi

Sebelumnya diberitakan, setelah mengantongi dua alat bukti yang cukup, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi DD dan ADD Negeri Haruku, yakni, ZF dan SF.

Kepala Kejaksaan (Kajari) Ambon, Dian Fris Nalle, kepada wartawan, mengatakan, penetapan dua tersangka tersebut dilakukan melalui gelar perkara yang dilakukan bersama tim penyidik pidsus Kejari Ambon.

Menurut Nalle, dari hasil penyidikan, bukti dugaan korupsi yang dilakukan kedua tersangka, terhadap anggaran ADD dan DD Haruku tahun 2017-2018.

“Dari dua tahun anggaran ini, berdasarkan perhitungan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di Inspektorat Maluku Tengah, terjadi penyimpangan sebesar Rp.1 miliar lebih,” ungkap Nalle, kepada wartawan di kantor Kejari Ambon, Senin (27/9).

Jaksa dengan pangkat tiga bunga melati di pundak ini mengaku, terhadap kasus korupsi ini, Kejari Ambon melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka, awalnya dari laporan sejumlah masyarakat negeri setempat.

“Ini dari laporan masyarakat jadi kita masuk usut. Dan dari rangkaian penyidikan itu, kita pun dikuatkan dengan hasil audit dari IPIP, sehingga penetapan tersangka kita lakukan,” jelasnya.

Kajari mengaku, terhadap proses penyidikan kasus ini, sudah menjadi target Kejari Ambon, agar dalam jangka beberapa minggu ke depan sudah dipercepat untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon.

Baca juga:
Dishub Jelaskan Aksi Mogok Sopir Angkot

“Kedua tersangka ini, disangkakan melanggar pasal 2 dan pasal 3 dan atau Pasal 9 dan atau Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Kajari.

Dari informasi yang diterima di kantor Kejari Ambon, ADD-DD Haruku ini dilaporkan oleh warga setempat. ADD-DD Haruku Tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 100 persen dikerjakan. Seperti item Pengadaan BPJS Tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp22.908.000,00 dan BPJS Tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggaran sebesar Rp64.584.000,00 telah dicairkan.

Pasalnya BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negari Haruku sebesar Rp23.000,00 sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi Rp25.500,00. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017-2018 fiktif.

Selain itu, dalam kasus Bantuan Rumah Tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp135.330.000,00. Bantuan rumah tidak layak huni Tahun 2018 dananya dikemanakan, sehingga bisa pakai dana Tahun 2019 untuk menutupi Tahun 2018.

Tidak hanya itu, bantuan pangan satu ton beras Tahun 2018 sebesar Rp10.361.679,00 dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), telah direalisasikan. Padahal masyarakat tidak pernah menerima beras dari aparat desa. Sementara untuk bantuan Beras Satu Ton, Beras itu dibawa ke mana, dalam RAB ada, tapi fiktif dilapangan.(SAD)

Comment