by

Lima Penjabat Kades Dilantik, Ramly: Dibutuhkan Pikiran Kreatif dan Inovasi

Ambon, BKA- Bupati Buru, Ramly Umasugi, melantik lima penjabat kepada desa, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Buru, Kota Namlea, Senin (25/1).

Pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur protokol kesehatan, seperti, jaga jarak dan memakai masker.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, Moh. Ilyas Hamid, para asisten, staf ahli dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buru, M. Yamin Maskat, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para Camat, Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Buru, para Penjabat Kepala Desa dan seluruh tamu undangan.

Masa jabatan penjabat yang baru dilantik itu hanya sampai terpilihnya kepala desa definitif, melalui pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades).


“Dengan ini melantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai penjabat Kepala Desa Waepotih di Kecamatan Waplau, penjabat Kepala Desa Selwadu dan penjabat Kepala Desa Waimangit di Kecamatan Air Buaya, penjabat Kepala Desa Sanleko di Kecamatan Namlea dan penjabat Kepala Desa Waspait di Kecamatan Fena Leisela. Kami percaya, bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya,” ucap Ramly, saat melatik lima penjabat kepala desa tersebut.

Untuk itu, kepada para pejabat yang baru dilantik, Ramly mengingatkan, seiring dengan perubahan regulasi yang mengatur tentang desa, dimana desa tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan dari pemerintah, tetapi lebih dari itu, ditekankan mempunyai peran penting sebagai subjek pembangunan. Selain itu, saat ini desa mempunyai hak dan kewenangan mengatur urusan rumah tangga. Sehingga desa diberikan dana yang cukup besar, untuk dikelola dan dimanfatkan secara baik bagi kemakmuran masyarakat.

“Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa, harus mampu dimanfaatkan secara baik, sebagai stimulan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan, serta menjadi akselerasi untuk mempercepat lompatan-lompatan pembangun diseluruh desa yang saudara pimpin. Tentunya dari setiap kepala desa dibutuhkan pikiran-pikiran yang kreatif dan inovasi, dalam rangka mendorong kearifan lokal yang ada di desa yang saudara pimpin masing-masing,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Pemkab Buru ini mengatakan, dana desa harus mampu meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat desa, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa.

Pengelolaan dana desa untuk saat ini, kata Ramly, telah menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari aparat penegak hukum.

“Karena itu, saudara-saudara kepala desa dalam mengelola anggaran desa saat ini, dana desa ini memberikan berkah dan juga sebagai magnet untuk menarik perhatian semua orang, ada yang memiliki perhataian baik dan memberikan kontribuksi bersinergi untuk membangun masyarakat, dan ada yang melihat ini sebagai samsat untuk dipukul kalau salah digunakan,” bebernya.

“Saya mengharapkan agar kiranya saudara para kepala desa yang baru dilantik, dapat optimalkan melaksanakan tugas pengabdian dan senantiasa menepatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan publik yang lebih meningkat sebagai wujud utama pengabdian dalam melaksanakan tugas,” pungkasnya.

Nama-nama penjabat kepala desa yang dilantik, yakni, Elfis Batuwael menggantikan IR. Abdurahman Anjarang sebagai penjabat kepala Desa Waepotih, Akhmad Tasijawa melengserkan Hamid Tasijawa sebagai penjabat kepala desa Waspait.

Kemudian, Ahmad Rifai Syukur menggantikan Arifin Buton sebagai penjabat kepala desa Sanleko, selanjutnya Abdul Salam Mukadar menggantikan Ismail Latuconsina sebagai kepala Desa Selwadu, serta Farid Fanolong diangkat sebagai penjabat kepala Desa Waimangit yang menggulingkan Rajab Galela.

Kelima penjabat yang diberhentikan dari jabatannya sebagai penjabat kepala desa, harus tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran desa, baik yang bersumber dari APBDes, APBD, APBN serta pelanggaran pemerintah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama menjabat pasca diberhentikan sebagai penjabat. (MSR)

Comment