by

Lima Saksi Beberkan Kejahatan Kepsek SMK 3 Malteng

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira, Ardian Junaedi Cs,kembali menghadirkan lima saksi memberatkan dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyeret terdakwa Rahman La Jai, Kepsek SMK 3 Maluku Tengah (Malteng), dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (5/3).

Lima saksi yang dihadirkan antaranya, Mahyudin ketua jurusan Nautika, Sukry Kambu kepala ruangan Teknika, Aludin Lamaliki Ketua komite, Harin Ladae sebagai staf dan Hazis bagian kesiswaan.

Dalam keterangan kelima saksi, tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dalam pengelolaan dana BOS, yakni banyak kegiatan fiktif dan tandatangan mereka dipalsukan.

“Jadi kami tolak tandatangan dalam LPJ itu yang mulia, itu tandatangan terdakwa sendiri, dan kami tidak pernah menerima uang itu,”ujar para saksi dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Pasti Tarigan, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Fredik Movun.

Selian itu, lanjut para saksi, kepala sekolah dalam pola pengelolaan dana BOS tidak pernah transparan. Di Sekolah SMK 3 Malteng juga, tidak pernah dibentuk pengurusan dana BOS.
“Jadi bentuknya hanya lisan, tidak ada SK. Padahal itu seharusnya ada SK dari kepala sekolah, karena ini mengelola uang negara. Dan hal itu sesuai juknis harus diadakan pembentukan kepengurusan dana BOS,” jelas para saksi lagi.

Kelima saksi juga menambahkan, sebanyak 20 unit computer yang diadakan di sekolah itu pun, pada tahun 2018. Padahal terdakwa dengan jelas mengambil uang dana BOS senilai 182 juta di November 2019 untuk biaya belanja computer. “Jadi computer itu sudah ada sejak tahun 2018, tapi terdakwa cairkan uang dana BOS dengan modus akan membeli computer pada November 2019, jadi memang ini fiktif,” beber saksi.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, hakim menunda sidang hingga Selasa 9 Maret 2021 untuk pemeriksaan saksi-saksi lanjutan.

JPU dalam berkas dakwaannya menyebut, pada tahun 2015-2019 pemerintah mengkucurkan Dana BOS di SMK 3 Malteng di Banda Neira.
Namun, dalam fakta dilapangan,terdakwa tidak mengelola dana BOS tersebut sesuai dengan petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS pada sekolah dimaksud, melainkan, terdakwa membuat perbuatan melawan hukum.

Dalam pengelolaan dana BOS tersebut, terdakwa membuat mark-up, pencairan fiktif, tandatangan palsu untuk pencairan gaji guru-guru honor.

Akibat dari perbuatan terdakwa, negara dirugikan sesuai bukti hitungan hasil audit BPKP Maluku, sebesar Rp 600 juta lebih.
Terdakwa didakwa melanggal pasal 2 dan pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 KUHP. (SAD)

Comment