by

Lima Saksi Beberkan Kejahatan Raja Porto

Ambon, BKA- Lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Saparua, Ardy, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ADD dan DD Porto di Pengadilan Tipikor Ambon, kembali membeberkan kejahatan terdakwa Raja Porto, Marten Namlohy.

Lima saksi yang dihadirkan yakni, Saniri Negeri Porto, Zeth Tetelepta, kepala Tukang, Dominggus Sihasale, Bos Toko Vanessa, Andre Silitongan, Emo Toasi, Bos Toko Bop Motor dan Elis Luter Bos Toko Angin Timur.

Saksi Saniri Negeri Porto, Zeth Tetelepta mengatakan, kepemimpinan Raja Negeri Porto bersama Sekertaris dan bendahara sangat amburadul saat memimpin Pemerintah Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Kata dia, selama pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) Desa, dirinya tidak pernah dilibatkan, meski berkapasitas sebagai Saniri Negeri. Selain itu, dalam penyusunan Peraturan Negeri (Perneg) di Negeri Porto, dia pun tidak pernah terlibat.

“Kita ini kan Saniri, semestinya harus hadir dalam kegiatan resmi seperti itu, tapi ini kan tidak. Saya memang akui hadir dalam Musrembang Desa, tapi perlu diketahui, Musrembang yang dilakukan Raja dan kawan-kawan itu tidak jelas pertanggungjawabannya. Sebab, sampai Musrembang selesai tidak ada pleno yang dilakukan untuk mengakomodir aspirasi warga dalam musrembang tersebut,” beber saksi di persidangan, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Jenny Tulak, dibantu Feliks R. Wuisan dan Benhard Panjaitan selaku Hakim Anggota, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Rony Samloy dan Yeanly Lopulalan.

Selain itu, kata dia, dalam proses pengambilan keputusan di Negeri Porto, saksi juga tidak pernah dilibatkan. Saksi juga mengakui kalau di Tahun 2017 Negeri Porto menerima ADD dan DD sebesar Rp.1 miliar lebih.

“Jadi selama ini memang saya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Banyak juga item-item kegiatan yang di Markp-up. Sesuai dengan BAP yang saya sudahs sampai di hadapan penyidik,”beber saksi.

Sementara untuk saksi kepala Tukang, Dominggus Sihasale menerangkan, dirinya tidak pernah menerima uang sebesar Rp 25 juta sebagaimana yang tertera dalam kwintasi belanja. Dirinya hanya menerima yang uang sebesar Rp 15 juta dari hasil pekerjaan pembangunan posyandu dalam negeri.

“Saya hanya terima uang kerja sebesar 15 juta yang mulia. Kalau 25 juta itu saya tidak tahu. Karena 25 juta itu sesuai kwitansi pertanggungjawaban,” sebutnya.

Sedangkan untuk tiga saksi dari Bos Toko lainnya menerangkan, kalau ada sebagian kwitansi yang tidak sesuai dengan harga pada toko masing-masing.

“Kalau untuk saya (Saksi Andre Silitongan), toko saya itu menjual barang pecah belah. Tapi ada kwintasi toko saya yang menjual terigu dan gula pasir. Itu yang tidak benar,” tandas saksi Andre kepada majelis hakim.

Sebelumya, JPU sudah menghadirkan empat saksi lainnya, mereka masing-masing, Izak Pattilouw selaku ketua panitia persidangan jemaat, Kristian Latuperisa selaku pekerja Posyandu di dalam Negeri, Herli Latumahina sebagai kepala tukang proyek Pipa Air Bersih dan saksi Aleksander Latuihamalo sebagai kepala tukang.
Didalam keterangannya, saksi Izak Patilouw mengatakan, pekerjaan pembangunan jalan setapak sepanjang 200 meter di dibangun sejak tahun 2017, di kerjakan oleh Sektor dari jemaat. Dan waktu itu diberikan upah sebesar Rp 18 juta. Sedangkan untuk pembangunan gedung TK tahun 2016 nilainya sebesar Rp 27 juta.

Dan saksi mengaku kalau proyek tersebut tuntas dikerjakan, hanya saja untuk proses pembayaran, saksi yang selaku ketua panitia persidangan jemaat disodorkan kwitansi kosong di ruang bendahara dengan jumlah uang sebesar Rp 18 juta untuk upah biaya pekerja jalan setapak.

“Jadi waktu itu memang upah kita sebesar 18 juta. Tapi waktu saya di hadapan penyidik, saya lihat di bukti kwitansi kalau biaya pekerjaan jalan setapak itu nilainya 31 juta,” jelas saksi Izak ketika dicecar ketua majelis hakim, Jeny Tulak di dalam persidangan dengan mekanisme pemeriksaan saksi satu persatu tersebut.

Sedangkan untuk biaya pembangunan TK, saksi juga mengaku kalau menerima kwintasi kosong. “Jadi pembangunan TK dengan nilai Rp.27 juta, kita juga terima kwintasi kosong,” beber dia.
Hal yang sama juga terhadap saksi Kristian Latuperisa, menurutnya, dirinya bersama tiga orang pekerja mengerjakan Posyandu di dalam Negeri, dengan lamanya kerja selama tiga minggu. Sedangkan total biaya kerja untuk para tukang sebesar Rp. 15 juta.

“Saat itu saya ke ruangan bendahara Salmon Noya untuk mengambil uangnya, tapi kwitansi tidak ada,” jelas dia.
Sementara itu, untuk saksi Herli Latumahina sebagai kepala tukang pembuatan pipa Air Bersih, di hadapan persidangan mengatakan, dirinya yang mengerjakan proyek tersebut karena di hubungi sekertaris Negeri. Dan setelah tuntas mengerjakan proyek tersebut, dirinya mendapat upah sebesar Rp 900 ribu.
“Saya dapat upah sebesar 900 ribu, kalau untuk karyawan lain, saya sudah tidak tahu. Karena tidak ada bukti kwintasi,” jelasnya.

Sedangkan untuk saksi Aleksander Latuhamalo mengatakan, semua proyek lumbung pangan, dan proyek air bersih semuanya sudah tuntas dan saat ini masyarakat telah memanfaatkan proyek-proyek dimaksud, namun untuk material Smen 80 Sak, batu 3 ret, pasir 3 ret, dibantah Raja Porto atau terdakwa. menurut terdakwa, proyek-proyek beberapa item pekerjaan itu menggunakan smen lebih dari 100 Sak, sedangkan pasir dan batu pun lebih dari tiga ret.

Dalam dakwaan JPU sebelumnya menyebutkan, terdakwa diangkat menjadi Raja tanggal 30 November 2017 bersama Salmon Noya selaku Bendahara dan Hendrik Latuperissa. Dimana, Raja Porto melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pengelolaan keuangan negeri Porto Tahun 2015-2017 secara tidak benar dan akuntabel dengan manipulasi volume bahan maupun harga bahan. Sehingga antara nilai harga ril yang dialokasikan secara nyata di lapangan tidak sama dalam laporan pertanggung jawaban. Perbuatan mereka itu merugikan negara Rp 328.748.277.

Sekedar tahu, tahun 2015, 2016 dan 2017 Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan ADD sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, diantaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek Posyandu.
Modus yang dilakukan terdakwa bersama sekertaris dan bendahara melakukan mark-up dalam setiap pembelanjaan item proyek. Sehingga harga volume naik dari harga aslinya.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP,” pungkas JPU dalam berkas dakwaannya. (SAD)

Comment