by

Lima Saksi Sebut Kejahatan Eks Raja Laha

Ambon, BKA- Sidang kasus dugaan korupsi keuangan desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon yang menyeret eks Raja Laha Said Laturua, kembali bergulir di Pengadilan Tipikor dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, pada Selasa (26/1).

Saksi-saksi yang dihadirkan JPU, yakni, Muhamad Mewah pengurus Desa, Ahmad Mewah, kepala Adat, Jamarudin Dabupaeng ketua RT, Izak Saban saniri negeri dan Umar Henaulu.
Dalam kesaksiannya, kelima saksi mengaku, terdakwa tidak pernah melakukan rapat untuk membicarakan kerjasama CV Batu Prima dengan pemerintah Desa Laha.

Selain itu, seharusnya Desa Laha menerima uang Rp.50 ribu per Ret untuk mengambilan Batu dan Pasir dari perusahan. Namun saksi mengatakan tidak pernah menerima uang-uang tersebut. “Semua itu diambil terdakwa,” ungkap kelima saksi dipersidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, Cristina Tetelepta Cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Adam Hadiba dan Ramdani Laturua.

Selain itu, menurut saksi Ahmad Merah, terdakwa juga tidak pernah menyampaikan isi kerjasama yang disepakati bersama pemerintah Laha dengan CV Batu Prima.
“Kita tidak tahu apa-apa sama sekali, karena semua diatur terdakwa,” pungkas saksi.

Sebelumnya,diberitakan, eks Raja Laha Said Laturua yang dijerat dalam kasus dugaan korupsi keuangan desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, didakwa dengan pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ambon, Ruslan Marasabesy.

Di dalam dakwaan JPU, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang tipikor sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Juga pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1). KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH­Pidana.

Dalam dakwaan JPU, menyebut, terdakwa tidak melakukan pembahasan dan memutuskan bersama badan saniri negeri Laha tentang isi perjanjian kerjasama dengan CV Batu Prima. Dia juga tidak membuat bukti penerimaan pajak masukan dari CV Batu Prima ke kas Negeri Laha.

Selan itu, terdakwa tidak memasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negeri yang dituangkan dalam peraturan negeri. Serta, tidak membuat bukti pengeluaran yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana.
Dia memperkaya diri sendiri dengan cara mengelola sendiri dana dari CV Batu Prima seolah-olah itu dana pribadinya, menjelang berakhirnya masa jabatan.

Diakhir masa jabatannya, dia meminta pembayaran dana dari CV Batu Prima. Meskipun tidak lagi menjabat, namun terus menerima pembayaran dari rekening pemerintah negeri Laha ke rekening atas nama diri terdakwa, dan semuanya berjumlah Rp. 2,2 miliar lebih. Terdakwa lakukan itu berawal dari saudara Roni Perkasa sebagai pengusaha pertambangan pemecah batu bertemu dengan terdakwa, menyatakan ingin melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk pengambilan dan pengolahan material batu kali di negeri Laha.
Akibat dari perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp.2,2 miliar lebih.(SAD)

Comment