by

Lima SK Caretaker Kepala Desa Dibatalkan

Ambon, BKA- Pjs Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Hadi Sulaiman, membatalkan lima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri Administratif, yang ditandatangani Bupati Abdul Mukti Keliobas, pada 2 September 2020 lalu.

Lima SK carateker yang dibatalkan, yakni, penjabat Desa Administrasi Silohan, Desa Administrasi Waimatakabu, Desa Bula Air, Desa Salas dan Desa Kampung Baru.

“Selama tiga hari saya menunggu hasil telaah yang dilakukan Kepala Bagian Hukum Pemda SBT, Asisten Satu dan Sekretaris Daerah (Sekda) SBT. Dan setelah kami bahas dalam tim Pemda SBT, maka SK itu dinyatakan dibatalkan,” ucap Pjs Bupati, dalam konfrensi pers yang digelar di Pandopo Bupati, Senin (26/10).

Hadi mengatakan, selaku Pjs Bupati, dia berkewajiban melakukan kebijakan, membuat dan menertibkan segala keputusan-keputusan pemerintah selama dirinya menjabat kepala pemerintahan, dari 26 September hingga 5 Desember 2020 mendatang.

“Kita sudah liat dari aspek hukum terkait kewenangan Pjs Bupati menjalankan pemerintahan, selama kepala daerah definitif masih menjalani cuti. Maka kewenangan itu sebenarnya dilakukan Pjs Bupati,” ucap Hadi, didampingi Sekda SBT, Syarif Makmur, Kabag Hukum, Kabag Tatapem dan Kepala Inspektorat Daerah.

Hadi menambahkan, kepentingan pemerintahan harus dilakukan melalui mekanisme dan peraturan atau prosedur yang berlaku.

Pembatalan SK Bupati Abdul Mukti Keliobas it dilakukan setelah Sekda SBT, Syarif Makmur, menandatangani pembatalan SK kelima carateker kepala desa itu, karena dinilai maladministrasi.

“Jadi dari telaah yang dilakukan Kabag Hukum, Asisten Satu dan Sekda, bahwa SK yang dimaksud terjadi maladministrasi,” pungkasnya. (BKA-2)

Comment