by

LIN Tidak Kabur, Hanya Tersendat

beritakotaambon.com,- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dr. Abdul Haris, membantah kalau Pemerintah Pusat telah mengalihkan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) ke provinsi lain.

Hanya saja, kata Haris, saat ini, pelaksanaan program strategia nasional tersebut tengah tersendak. Namun Maluku tetap menjadi LIN.

Pernyataan tersebut disampaikan Haris, menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tuanakotta Tethool, yang menyatakan, ada selintingan kalau LIN telah dialihkan ke provinsi lain.

Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Saudah kepada wartawan usai rapat Komisi II dengan instansi mitra, Kamis (13/1), hanya suatu bentuk mis komunikasi.

“Tidak benar LIN dialihkan ke provinsi lain. Ini hanya mis komunikasi saja,” akuinya.

Dia mengungkapkan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Provinsi Maluku, kemarin, itu agendanya penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat terkait progres LIN. Tidak ada yang menyebut kalau LIN dialihkan ke provinsi lain atau kabur.

”Jadi mitra Komisi II ini beberapa mitra. Selain Dinas Perikanan, ada Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, ESDM dan Ketahanan Pangan,” jelasnya.

Dalam rapat, kata Haris, Komisi II minta informasi dari masing-masing mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, apa yang nantinya akan disampaikan ke Pemerintah Pusat lewat penyampaian aspirasi.

”Pada saat itu, Komisi II menanyakan perkembangan LIN. Saya menjelaskan, bahwa LIN sementara dalam proses. Tapi agak tersendat-sendat, karena sampai sekarang belum ada kejelasan Pempus,” tuturnya.

Apalagi, lanjutnya, ada tiga hal yang belum dijawab Pempus. Pertama adalah regulasi LIN. “Harus ada payung hukum kepada kementerian dan lembaga terkait di Pempus dan semua OPD, BUMN, BUMD baik di Pempus dan Pemda. Regulasi ini kita minta dalam Peraturan Presiden. Ini karena LIN merupakan kebijakan lintas sektor,” paparnya.

Menurutnya, LIN adalah kebijakan Pempus. Bukan keinginan masyarakat dan Pemprov Maluku. “Kebetulan saja Maluku ini sangat memenuhi syarat. Jadi memang sudah berproses mulai 2010 lalu. Semestinya Pemda Maluku sudah siap. Dinas Perikanan Maluku dan Pemda telah membuat dokumen perencanaan dalam bentuk master plan. Namun dalam perjalanan, LIN belum diimplementasikan,” ujarnya.

Begitu juga dokumen LIN sudah kadaluarsa. Data-datanya merupakan data dua tahun lalu. “Makanya kita perbaharui lagi dokumen baru, yang namanya reformulasi master plan. Itu di 2016. Dengan harapan, ini bisa terwujud. Ternyata sampai 2020, belum. Jadi diawal 2020 itu, sekitar awal Maret, kita mulai bangun komunikasi dengan Pempus,” terangnya.

Dia mengaku, Gubernur Maluku, Murad Ismail, dengan relasinya dan kedekatannya di pusat, mulai mengkomunikasikan hal tersebut sehingga LIN ada titik terang di 2020 lalu.

“Terkait dokumen, kita sudah buat. Begitu LIN ini mau diimplementasikan, kita buat dokumen yang baru dalam grand desain,” sebutnya.

Karena rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) yang dibahas bersama Pempus 2016 lalu, Ranperpres sudah disetujui Kementerian dan Lembaga.

”Bahkan sinkronisasi Kemenkumham. Saat itu tinggal paraf dari Menteri Perikanan dan Kekuatan ibu Susi Pudjiastuti, untuk diproses ke sekretariat negara. Tapi entah kenapa mangkrak di meja ibu Susi,” bebernya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya tinggal melanjutkan dan tidak kembali ke titik nol. “Jadi tinggal ditindaklanjuti naik ke meja Presiden, lalu selesai. Jadi sampai sekarang Ranprespres itu belum jadi juga. Bahkan kita sudah tiga kali menyurat lewat pak gubernur ke Kementerian Perikanan dan Kelautan. Saat itu masih Menterinya Edhi Prabowo. Kita menyurat agar Maluku dijadikan LIN,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, Menteri Edhi Prabowo dalam suratnya mendukung Maluku dijadikan LIN. “Jadi bentuk dukungan dalam bentuk program, kegiatan, dan penganggaran dan sumber-sumber pendanaan lainya. Tapi sampai saat ini, belum ada kejelasan. Jadi kita minta dalam bentuk dokumen perencanaan. Dalam Ranprespres itu disebutkan, master plan dibuat Pempus,” tegasnya.

Terakhir, lanjut dia, pihaknya minta dukungan penganggaran yang telah dijawab oleh Menteri Edhi Prabowo. Namun dalam perjalanan, Edhi Prabowo tersangkut hukum, sehingga diganti dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Trianggono.

“Jadi memang sampai di posisi ini, memang agak melemah lagi. Jadi memang sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari Pempus, terkait LIN batal atau dialihkan ke daerah lain,” pungkasnya.(RHM)

Comment