by

LIRA Pertanyakan Pengusutan Dugaan Korupsi Poltek

Ambon, BKA- Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating, mempertanyakan tindak lanjut laporan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu.

LIRA mepertanyakan hal itu, karena laporan dugaan korupsi itu telah disampaikan salah satu Anggota Senat Poltek Ambon, Agus Siahaya, ke pihak Kejati Maluku sejak 4 Februari lalu. Namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan.

“Kejati harus transparan terhadap penyelidikan kasus ini. Ini kasus nilai kontraknya Rp 9 miliar lebih. Makanya Kejati jangan main-main soal ini,” ungkap Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating, Selasa (1/12).

Untuk diketahui, kata Sariwating, Kejati Maluku sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, sejak kasus ini masuk ke ranah hukum. Misalnya saja pemeriksaan terhadap pelapor, Pokja, Bendahara Pengeluaran Poltek Ambon, serta sejumlah saksi lain yang diduga mengetahui terkait anggaran ini.

“Ditakutkan jaksa lama-lama seperti ini, publik menaruh curiga, ada kongkalikong Kejati Maluku dengan pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab itu,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini dilaporkan ke Kejati Maluku karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengadaan alat-alat laboratorium di Poltek Ambon, yang diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan kampus itu. Misalnya, Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, pejabat penandatanganan Surat Perintah Pembayar (SPM), dan juga kontraktor PT Kevin’S Pratama Jaya selaku pekerja proyek.

Modus operandi yang dilakukan, proyek itu awalnya dilakukan pencairan 20 persen untuk pembayaran awal sebagai pengikat antara pembeli dengan penjual. Dan waktu pelaksanaan pekerjaan 100 hari kalender.

Uang muka yang diberikan sebesar Rp 1,892.000.000 sejak 5 September 2019 lalu. Kemudian waktu pekerjaan selesai pada 9 Desember 2019. Namun sampai saat itu, barang tersebut belum kunjung datang di Poltek Negeri Ambon.

Parahnya lagi, sekalipun tidak ada barangnya, namun pihak Poltek melakukan pembayaran kembali nilai kontrak proyek secara keseluruhan atau 100 persen.

“Sesuai ketentuan Pepres 54 Tahun 2010, tidak dapat dibenarkan pembayaran saat peralatan belum ada ditangan pengguna. Maka untuk itu, barang pelalatan laboratorium yang baru saja tiba di kampus pada September 2020, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan jelas perbuatan yang dilakukan sudah terjadi perbuatan melawan hukum, karena sudah terjadi kerugian keuangan negara,” jelas sumber di Poltek Ambon, beberapa waktu lalu. (SAD)

Comment