by

LKPJ Gubernur Bukan Ditolak

Ambon, BKA- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, mengatakan, LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020 bukan ditolak. Namun diminta untuk diperbaiki.

Menurutnya, tidak ada yang salah dalam dokumen LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020. Namun mesti disesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2020, BAB III, tentang sistim penyusunan dan penyampaian LKPJ menjadi kewenangan daerah.

“Sebagai Ketua Pansus LKPJ DPRD Maluku, Saya menyampaikan resmi kepada rekan-rekan media, bahwa dalam Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 13 tahun 2019 dan juga Permendagri Nomor 18 tahun 2020, tidak ditemukan satu pasal pun yang menyatakan soal menolak dan menerima LKPJ Gubernur, baik itu LKPJ akhir tahun maupun LKPJ akhir masa jabatan. Yang ada hanya DPRD memberikan rekomendasi. Hanya memang percakapan-percakapan kita didalam rapat Pansus bersama-sama dengan pemerintah daerah (Pemda) dan tim penyusuan, baik Sekda, Bapeda dan Badan Keuangan serta OPD lainnya, sehingga itu hanya perlu perbaikan saja. Bukan berarti menolak,” ujar Watubun, Rabu (5/5).

Menurut dia, tidak satupun pasal atau klausul dalam Permendagri yang memberikan ruang kepada DPRD Provinsi Maluku untuk menolak LKPJ Gubernur. Namun ada isi dari LKPJ yang menurut Pansus yang masih kurang, sehingga perlu ada perbaikan.

Dalam upaya perbaikan tersebut, katanya, waktu yang diberikan DPRD kepada tim penyusun LKPJ Gubernur hingga akhir perayaan Idul Fitri. Selanjutnya, LKPJ itu akan disampaikan kembali ke DPRD melalui Pansus untuk mendengar pandangan masing-masing farkasi, sebagai rangkuman dari berbagai permasalahan disetiap komisi.

Selain itu, DPRD Maluku melalui Pansus LKPJ membuat Daftar Isian Masalah (DIM). Selanjutnya nantinya akan dijawab oleh Sekda. Dari situ, kemudian dibuatkan rekomendasi kepada Gubernur dan jajarannya untuk ditindaklanjuti.

“Jadi jangan diplinitir, berita seolah-olah Pansus tolak LKPJ Gubernur,” ungkap Ketua Fraksi PDIP itu.

Hal serupa disampaikan Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena, bahwa tidak benar ada penolakan LKPJ. “Itu hanya bentuk saran agar ada perbaikan dalam penyelengaraan pemerintahan kedepan,” pungkasnya.(RHM)

Comment