by

LKPJ Gubernur Ditolak Pansus DPRD dan Fraksi Golkar

Ambon, BKA- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tahun anggaran 2020 ditolak Panitia khusus (Pansus) dan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku.

Alasan penolakan tersebut karena Pansus menilai, sistimatika penulisan LKPJ Gubernur Maluku tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Pansus, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2020, BAB III, menerangkan tentang penyusunan dan penyampaian LKPJ menjadi kewengan daerah.

Salah satu anggota Pansus DPRD Maluku, Amir Rumra, yang juga Ketua Komisi A DPRD Maluku, mengungkapkan, kesalahan sistimatika tersebut tidak bisa ditolerir. Apalagi sehari sebelumnya, telah dilakukan rapat internal antara Pansus LKPJ DPRD Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku, terkait dengan sistimatika penulisan LKPJ Gubernur Maluku.

Menurut Rumra, dalam LKPJ tersebut tidak ada mencantumkan terkait dengan analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program, yang disesuaikan dengan kesepakatan kerja.

“Sehingga semua dalam rapat sepekat dan kita secara tegas menyampaikan penolakan atas LKPJ, meskipun mereka (Pemprov) sudah menyampaikan alibinya. Tapi itu tidak disampaikan dalam bentuk tabel yang mencantumkan analisa kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program, sehingga kami masih menolak LKPJ untuk nantinya dilakukan perbaikan,” tegas Rumra, usai menghadiri penyampaian LKPJ Gubernur di ruang rapat Paripurna, Selasa(5/5).

Menurutnya, pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2020 belum masuk pada substansi. “Kita belum masuk pada substansi, karena sistimatika penulisannya sudah salah,” tandasnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yermias, bahwa setelah dilakukan telaah terhadap LKPJ, ternyata dalam penyusunanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pansus. Padahal dalam kelengkapan LKPJ itu merupakan syarat mutlak bagi panus untuk memberikan penilaian, layak atau tidaknya LKPJ yang disampaikan Pemprov Maluku ke DPRD.

Menurutnya, kelayakan dalam kelengkapan dokumen LKPJ merupakan bagian dari amanah Permendagri. Sehingga fraksi Golkar memberi kesimpulan, dokumen LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020 cacat adiminstrasi.

“Ternyata setelah kami telaah, LKPJ tidak sesuai dengan yang sudah disampaikan bapak-ibu anggota Pansus. Padahal kelengkapan LKPJ merupakan syarat mutlak, agar kami disni dapat menilai kelayakan laporan yang disampaikan Pemda Maluku kepada DPRD harus sesuai dengan amanat Permendagri,” terang Yermias.

Meskipun sebelumnya sudah disampaikan Bapeda, bukan artinya tidak bisa diterima tapi hal ini tidak bisa untuk tidak dibiasakan dan kalau itu dibiarkan, maka selamanya Maluku hanya seperti ini saja.

Yermias menilai, format atau sistimatika penulisan LKPJ yang dibuat Pemprov Maluku sudah keluar dari format Permendagri. Maka banyak keterangan yang dibuat dalam LKPJ tidak bisa dipertanggung jawabkan, untuk dijadikan sebagai bahan avaluasi DPRD, khusus bagi kelompok OPD, salah satunya Dinas PUPR yang banyak menggunakan nomenklatur yang dilakukan secara gelondongan seperti yang tertera dalam dokumen. Bahkan tidak ada rincian kinerja anggaran. Sehingga ini yang harus menjadi catatan.

Selain itu dalam arah kebijakan penggunaan anggaran yang dilakukan Pemprov Maluku selama pandemi Covid-19, tidak satupun yang sesuai peraturan yang berlaku.

“Terlalu banyak, bahkan sangat banyak kita mengabaikan pijakan hukumnya. Karena itu, dengan tegas saya sampaikan dalam forum ini, bahwa saya menolak dokumen ini. Dan kalau dokumennya tidak dilakukan perubahan, saya tidak akan terlibat dalam pembahasan,” pungkasnya, pada rapat pembahasan LKPJ Gubernur Maluku tersebut .(RHM)

Comment