by

Lucia Izack Terbukti Bagi-Bagi Sisa Anggaran BBM

Sidang Korupsi DLHP Kota Ambon

beritakotaambon.com,- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di DLHP (Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan) Kota Ambon, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (13/1).

Kali ini, sidang tersebut menghadirkan ketiga terdakwa, yakni, mantan Kepala DLHP Kota Ambon Lucia Izaak, Kasi Pengangkutan Bidang Kebersihan Mauritsz Yani Talabesy dan Ricky M. Syauta selaku mantan Manajer SPBU Belakang Kota, menjadi saksi mahkota untuk diri sendiri.

Pantauan Beritakota Ambon disidang yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Feliks R. Wuisan Cs, berlangsung tegang. Sebab JPU Kejari Ambon yang di pimpin Crisman Sahetapy, beberapa kali mencecar keterlibatan Lucia Izack selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, namun terdakwa kerap mengelak.

Diketahui, dari anggaran belanja BBM yang dikucurkan ke DLHP Kota Ambon senilai Rp 5 miliar lebih, terdapat sekitar 30 item belanja digunakan diluar RAB dinas tersebut.

Parahnya, terdakwa Lucia Izack mengetahui di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dinas DLHP yang diusulkan melebihi Analisa Standar Belanja (ASB), dimana termuat ASB per hari jumlah BBM 14 liter, tapi kalau di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang disahkan 25 liter per hari dan per jalur. Terdakwa Lucia juga membagi-bagi sisa belanja uang sisa BBM itu kepada sejumlah pegawai, dengan dalil uang insentif pegawai.

“Saudara kan sendiri tahu, di dalam DIPA itu berapa dananya, dan yang terpakai ril di lapangan itu berapa, ada juga bukti yang kita dapat, angkutan itu pengisian hanya dua unit, namun dibuat LPJ 3 unit. Saudara tahu ini atau tidak?” tanya JPU Crisman, kepada terdakwa Lucia Izack.

JPU melanjutkan, selain itu, terdakwa juga mengetahui ada satu pernyataan sebelum dilakukan tandatangan struk kwintasi pembelian BBM dari SPBU Belakang Kota Ambon. Padahal, SPBU Belakang kota bahkan SPBU lain di Kota Ambon, sejak tahun 2019 itu tidak pernah melakukan MoU dengan DLHP Kota Ambon.

Terdakwa juga, kata JPU, pernah memberikan sejumlah uang kepada pegawai di DLHP, misalnya, setiap tahun terdakwa dan pegawai menerima dana intensif bervariasi. Terdakwa Lucia menerima Rp 10 juta, Sekertaris Dinas menerima Rp10 juta, Kasubag menerima Rp 5 juta, serta pegawai-pegawai lain.

“Uang itu terdakwa ambil dari sisa belanja anggaran BBM kan. Jadi pada intinya, terdakwa mengelola uang BBM itu tidak sesuai dengan peruntukannya, serta terdakwa pun melakukan pertanggungjawaban fiktif,” tegas JPU, yang diakui terdakwa.

Sementara untuk terdakwa Ricky M. Syauta mantan Manajer SPBU Belakang Kota, dalam persidangan itu, mengaku, pernah mengerjakan proyek penunjukan langsung dari DLHP Kota Ambon selama tiga tahun. Yakni, tahun 2018, 2019 dan 2020.

Proyek itu nilai per paketnya Rp 100 juta lebih. “Jadi proyek pengadaan perlengkapan alat-alat taman di DLHP Kota Ambon tahun 2018, 2019 dan 2020, saya yang kerjakan,” jelasnya terdakwa Ricky.

Terdakwa mengaku, dari tiga paket proyek itu, selesai dikerjakan, ia memberikan uang administrasi kepada terdakwa Lucia Izack dengan nilai bervariasi. Namun dalil uang administrasi tersebut diluruskan JPU, bahwa uang itu adalah komitmen fee. Bukan uang administrasi.

“Kesalahan terdakwa juga tidak selektif melihat semua kwintasi, baru ditandatangani. Kan sesuai fakta sidang, pengakuan sejumlah sopir sampah, tidak semua mobil melakukan pengisian BBM di SPBU Belakang Kota, tapi di LPJ semua dari SPBU Belakang Kota. Saudara ini kan turut membantu kepala dinas serta PPK-nya,” tekan Ketua Majelis Hakim.

Sedangkan untuk terdakwa Mauritsz Yani Talabesy, mengaku, hanya diarahkan Kepala Dinas Lucia Izack terkait pengelolaan anggaran BBM tersebut.

Bahkan, dia mengaku, pernah diperiksa penyidik Kejaksaan, kadis mengarahkan ia untuk mengaku secara jujur kalau pernah menerima uang dari sisa belanja BBM senilai Rp 20 juta.

“Saat itu, ketika saya diperiksa, kadis arahkan saya seakan-akan saya terima uang Rp 20 juta. Padahal memang saya tidak pernah terima uang itu, yang mulia,” tandas terdakwa.

Usai mendengarkan kesaksian para terdakwa, hakim menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda tuntutan JPU.

Sebelumnya, dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Ambon, JPU mendakwa ketiga terdakwa karena telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 3,6 miliar.

JPU menyebut ketiga terdakwa turut serta melakukan bersama-sama mengelola dana Bahan Bakar Minyak pada DLHP tahun anggaran 2019, tidak sesuai dengan keputusan Wali Kota Ambon Nomor 397 tahun 2018.
Surat keputusan Wali Kota Ambon itu tertanggal 25 September 2018 tentang penetapan analisa standar belanja, sehingga bertentangan dengan pasal 39 ayat (2) PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Perbuatan terdakwa juga melanggar pasal 121 ayat (1) dan pasal 124 ayat (3) PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah,” jelas JPU.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran BBM kendaraan dinas/operasional yang tidak sesuai dengan analisa standar belanja. Kemudian terdakwa Lucia memerintahkan membuat daftar pembayaran bahan bakar kendaraan dinas atau operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak sesuai keadaan sebenarnya.

Terdakwa juga memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas tahun anggaran 2019, untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam DPA.

Perbuatan para terdakwa diancam melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(SAD)

Comment