by

M-LIN dan New Port Ambon Hanya PHP Pempus

beritakotaambon.com – Anggota DPRD Maluku, Turaya Samal, mengatakan, Maluku Lumbung Ikan Nasional (M-LIN) dan New Port Ambon, hanya harapan palsu pemerintah pusat.

Menurutnya, kedua proyek yang disebut masuk menjadi salah satu Program Strategis Nasional itu tidak masuk dalam pembahasan anggaran nasional.

“Kalau tidak ada anggarannya mau, diambil dari mana?” terang Turaya, Senin (18/10).

Baca juga: Ambon New Port dan LIN Terancam Gagal

Itu artinya, katanya, Pempus hanya memberikan harapan yang tak pasti terkait dengan anggaran kedua program nasional tersebut.

Memang, ungkap Turaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, beserta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Wahyu Sakti Trenggono, telah meninjau lokasi pembangunan Ambon New Port di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), beberapa waktu lalu. Namun semua itu belum bisa dipastikan dapat terlaksana.

“Ya kita tahu, kalau selama ini gubernur kita telah memperjuangkan M-LIN dan New Port Ambon, telah disetujui Presiden menjadi program strategis nasional. Tapi kalau tidak ada anggaran, nanti programnya mau dikerjakan dengan dana apa,” cetusnya.

Pempus, kata Turaya, seharusnya bisa lebih memperjelas kepastian kedua program itu, kalau M-LIN dan New Port Ambon bisa dikerjakan di Maluku.

Sebagai anggota DPRD Maluku, dia sangat mendukung kedua proyek itu, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD Maluku sendiri.

Baca juga: Kajati Maluku Kunjungi Proyek Bendungan Waeapo, Ada Apa?

“Kita punya laut yang bisa dikelola sendiri dan program ini cukup bagus, tapi harus disertai dengan kejelasan dari Pempus. Kalau tidak jelas, jangan datang buat janji saja buat orang Maluku. Jangan marah, kalau nantinya orang Maluku juga bisa ribut,” terangnya.

Ia menuding, dalam pengembangan M-LIN dan New Port Ambon, dikhawatirkan Pempus akan mengundang pihak swasta untuk mewujudkan program tersebut.

Untuk itu, politisi PKS itu meminta Gubernur Maluku agar mempertanyakan kepastian dan kejelasan dari kedua proyek itu, sehingga tidak ada persepsi lain dari masyarakat Maluku. (RHM)

Baca juga: Enam Calon Sekkot Penuhi Syarat Kesehatan

Comment