by

Mahasiswa UKIM “Seruduk” Kantor Gubernur

AMBON-BKA, Puluhan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), “menyeruduk” Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/8).

Kedatangan puluhan mahasiswa itu untuk meminta klarifikasi Gubenur Maluku, Murad Ismail, terkait Surat Rekomendasi yang dikeluarkannya terhadap Josephus Noya sebagai Rektor UKIM Maluku periode 2021-2025.

Di depan pagar Kantor Gubernur Maluku, mahasiswa berorasi secara bergantian, menuntut gubernur mengklarifikasi rekomendasi yang dikeluarkannya pada 22 Juni lalu.

Koordinator Lapangan Aksi, Orlando Ferneyanan, mengatakan, Gubernur Maluku harus meminta maaf kepada semua civitas UKIM, serta mencabut surat rekomendasi tersebut.

Mahasiswa UKIM menggelar demo di depan Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/8)

“Gubernur Maluku harus meminta maaf untuk semua civitas UKIM, dan mencabut surat rekomendasi tersebut. Karena hal itu mencoreng nama baik UKIM,” kata Orlando.

Wakil Gubernur, Barnabas Nathaniel Orno, yang bertemu para pendemo, mengatakan, Josephus Noya sendiri yang datang meminta surat rekomendasi dari Gubernur Maluku.

“Saya Wakil Gubernur Maluku yang mewakili Gubernur Maluku dan Pemerintah Daerah, resmi hari ini yang pertama perlu mengklarifikasi ini, bahwa rekomendasi itu diberikan karena waktu itu yang bersangkutan itu datang meminta,” ungkap Orno.

Menurutnya, gubernur sebagai kepala daerah sudah pasti menerima siapa saja yang datang dan pasti dilayani.

Baca juga:
Pemprov Dukung A.M. Sangadji Pahlawan Nasional

Terkait surat rekomendasi yang diberikan gubernur, kata Orno, tidak bersifat eksekutorial.

“Mungkin saja yang bersangkutan datang meminta, sehingga beliau mengeluarkan rekomendasi itu. Juga saya kira terhadap siapapun yang datang, pasti dilayani.
Tapi kemudian, resmi saya menyampaikan atas nama Gubernur Maluku, rekomendasi itu juga tidak bersifat eksekutorial,” terangnya.

Menurutnya, statuta UKIM sebagai perguruan tinggi swasta, membuat rekomendasi pemerintah bukan salah satu syarat mutlak. Sehingga rekomendasi itu bisa diabaikan pihak UKIM.

“Kemudian yang berikut dalam statuta, saya kira dalam statuta universitas, dalam hal ini UKIM, kan rekomendasi pemerintah tidak merupakan salah satu syarat mutlak. Sehingga andai kata itu dianggap bahwa itu tidak harus diintervensi, berarti abaikan,” tutupnya.(MG-2)

Comment