by

Mahedar “Gentle”, Siap Hadapi Proses Hukum

Ambon, BKA- Sikap “gentle” ditunjukkan Ketua Bidang Koordinator Kepartaian DPD Partai Golkar Maluku, Yusri A.K. Mahedar. Dia siap menghadapi proses hukum, terkait dengan adanya laporan yang dilayangkan atas pernyataan yang dia sampaikan pada rapat koordinasi teknis, beberapa waktu lalu.

“Terkait dengan laporan yang telah disampaikan secara resmi oleh para pihak kepada kepolisian, baik yang disampaikan pada Polresta Ambon maupun Polda Maluku, maka secara pribadi maupun institusi kepartaian, saya sangat menghargai proses hukum yang berjalan dan sangat kooperatif dalam menghadapi serta akan membantu Kepolisian secara maksimal dalam setiap tahapan yang akan dijalani,” kata Mahedar, dalam keterangan persnya yang dilakukan di DPD Golkar Maluku, Senin (16/11).

Terkait laporan polisi yang telah disampaikan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pernyataannya dalam kapasitasnya sebagai Korbid Kepartaian DPD Partai Golkar Maluku, kata Mahedar, dia juga sangat menghormati itu dan menghargai hak konstitusi dari pelapor.

Dia mengungkapkan, pernyataan yang saat ini berpolimik di tengah masyarakat hingga berbuntut pelaporan terhadap dirinya, sebenarnya disampaikan dalam rapat kerja teknis yang digelar DPP Partai Golkar pada 24 hingga 25 September lalu, melalui virtual meeting, yang melibatkan DPP, Bapilu BSN dan DPD Provinsi Maluku serta kabupaten pelaksana pilkada, yang sifat dan kedudukannya tertutup untuk umum.

Rapat yang bersifat terbatas tersebut, terang Mahedar, membahas kajian strategis partai dan membahas persoalan teknis, yang berhubungan dengan pemenangan pemilu serentak 2020 di sejumlah daerah, maupun informasi terkini yang terjadi di daerah yang melangsungkan Pilkada.

Ia mengaku, pernyataan itu tidak bertujuan untuk menuduh atau menjustifikasi adanya keterlibatan institusi Kepolisian maupun pihak lain, sebagaimana yang diberitakan media. Sebab apa yang disampaikan pada forum rakornis oleh DPD I, hanya bersifat informasi berdasarkan laporan internal dari daerah yang melakukan Pilkada.

“Pada saat itu, DPD I hanya bersifat wajib menyampaikan informasi dari daerah-daerah kepada DPP sebagai bahan masukan,” tutur Mahedar.
Karena rakornis tersebut bersifat tertutup dan terbatas, lanjut Mahedar, maka seluruh pembahasan dan percakapan serta seluruh materi yang diberikan adalah bersifat internal dan tertutup untuk umum. Tidak untuk dipublikasikan.

Dengan adanya persoalan ini, maka Mahedar menuding ada internal DPD yang sengaja membocorkan hal itu kepada media. Sebab rapat yang dilakukan oleh DPP Golkar itu bersifat strategis khusus, sehingga hanya dapat diakses empat kabupaten yang akan melakukan Pilkada dan tim khusus.

Walau begitu, dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang merasa terganggu dengan ucapannya. (RHM)

Comment